WahanaNews.co, Jakarta - Direktur Juru Debat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan langkah capres nomor urut 01 dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat jika terpilih sebagai presiden nantinya.
Budiman menyebut Prabowo akan melanjutkan langkah-langkah yang telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial.
Baca Juga:
Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan Abdul Faris Umlati, ARUS Terus Melaju
"Pak Prabowo adalah Menhan di kabinet Pak Jokowi yang punya skema penyelesaian HAM di luar yudisial. Artinya, yang sudah dimulai Pak Jokowi akan diteruskan oleh Prabowo," kata Budiman di depan Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Menurut Budiman, skema penyelesaian non-yudisial merupakan langkah yang baik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat.
"Itu adalah penyelesaian terbaik yang paling optimal yang bisa dilakukan dan Pak Prabowo tidak ada isu tentang itu semua. Pak Prabowo akan teruskan dan sempurnakan," ujarnya.
Baca Juga:
Debat Terakhir Pilgub Sultra 2024 Fokus pada Isu Lingkungan
Selain itu, kata Budiman, Prabowo juga akan mendorong pelaksanaan dan implementasi kebijakan HAM yang relevan dengan kondisi saat ini.
"Prabowo akan dorong pelaksanaan dan implementasi kebijakan HAM sesuai dengan tantangan tantangan baru, yang sekarang ini kita akan menghadapi banyak soal data privasi, perlindungan data, bicara soal lapangan pekerjaan," ujar dia.
"Hak atas pekerjaan, yang mungkin akan sedikit terganggu karena banyak proses mekanisasi dalam pekerjaan, hak atas ruang publik, hak atas infrastruktur, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan. Saya kira itu akan jadi tujuan utama dari Prabowo Subianto," lanjutnya.
