WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak dapat diatasi hanya melalui kebijakan jangka pendek di sektor moneter.
Diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih tahan terhadap berbagai gejolak ekonomi global.
Baca Juga:
Meski Dolar Rp17.600 Gubernur BI Bilang Rupiah Masih Stabil
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai tekanan yang dialami rupiah saat ini merupakan konsekuensi dari struktur ekonomi Indonesia yang selama kurang lebih dua dekade terakhir masih sangat bergantung pada pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas).
Ketergantungan tersebut membuat perekonomian nasional rentan terhadap perubahan kondisi global, termasuk fluktuasi nilai tukar dan kebijakan ekonomi negara-negara besar.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat terlihat dari neraca transaksi berjalan Indonesia yang dalam jangka panjang lebih sering mengalami defisit dibandingkan surplus.
Baca Juga:
DPR Minta BI Tekan Dolar ke Rp16.000-an, Ini Alasannya!
Situasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan devisa untuk membiayai aktivitas ekonomi dan perdagangan masih relatif tinggi sehingga memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
"Tekanan rupiah hari ini memang disebabkan oleh struktur ekonomi kita dalam kurun dua dekade terakhir yang lebih ditopang pada pinjaman luar negeri berbasis valas. Itu terlihat dari neraca transaksi berjalan kita yang lebih sering mengalami defisit,” ujar Kamrussamad dikutip dari situs resmi DPR RI, Sabtu (06/06/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan pentingnya langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat maupun mata uang asing lainnya dalam aktivitas perdagangan dan pembiayaan nasional.
Salah satu upaya yang dinilai dapat segera dioptimalkan adalah mengaktifkan kembali skema Local Currency Settlement (LCS) yang telah disepakati Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang utama.
Menurut Kamrussamad, Indonesia telah memiliki kerja sama penggunaan mata uang lokal dengan beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya.
Namun, implementasinya masih perlu diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh pelaku usaha dan perekonomian nasional.
“Yang pertama harus dilakukan adalah mengaktifkan kembali Local Currency Settlement yang pernah ditandatangani dengan beberapa negara, termasuk China, Jepang, dan Malaysia. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan transaksi perdagangan terhadap dolar,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral dapat mengurangi kebutuhan terhadap dolar AS sebagai alat pembayaran utama.
Dengan demikian, tekanan terhadap cadangan devisa negara dapat ditekan sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Lebih lanjut, Kamrussamad menilai penguatan implementasi LCS merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan ekonomi nasional.
Semakin banyak transaksi internasional yang menggunakan mata uang lokal, semakin besar pula ruang bagi Indonesia untuk mengurangi risiko yang berasal dari fluktuasi mata uang global.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap struktur ekonomi nasional.
Reformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengurangan ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis valuta asing, tetapi juga mencakup penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan.
Menurutnya, sektor industri, manufaktur, ekspor bernilai tambah, serta investasi produktif perlu terus diperkuat agar Indonesia memiliki sumber devisa yang lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada aliran modal asing jangka pendek.
Kamrussamad juga menyampaikan optimismenya terhadap sejumlah kebijakan yang telah dijalankan pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Salah satunya adalah implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang diharapkan mampu meningkatkan cadangan devisa Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang.
“Pemberlakuan devisa hasil ekspor yang mulai berjalan akan membantu meningkatkan cadangan devisa kita. Tapi semuanya memang perlu waktu,” ujarnya.
Menurut Kamrussamad, peningkatan cadangan devisa akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa hasil dari berbagai kebijakan tersebut tidak dapat diperoleh secara instan karena membutuhkan proses dan konsistensi pelaksanaan.
Ia meyakini bahwa kombinasi antara penguatan cadangan devisa, optimalisasi penggunaan mata uang lokal melalui skema LCS, serta reformasi struktur ekonomi nasional akan menjadi fondasi yang kokoh bagi stabilitas rupiah di masa mendatang.
“Kita harus memperkuat fondasi ekonomi kita sendiri. Kalau struktur ekonominya semakin kuat, maka rupiah juga akan lebih tahan menghadapi berbagai tekanan eksternal,” pungkasnya.
Dengan penguatan fundamental ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya tahan terhadap gejolak ekonomi global sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagai salah satu indikator penting kesehatan perekonomian nasional.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
