WahanaNews.co | Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menjadi narasumber dalam Dialog
Kebangsaan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara
virtual, Kamis (22/7/2021).
Dalam Dialog yang membahas pembangunan nasional di Indonesia
Timur itu, Taufik Madjid mengatakan, dalam pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan menyebutkan tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan dalam pembangunan
(No Man Left Behind).
Baca Juga:
Bolehkan Anggota Paskibraka Pakai Jilbab saat Upacara, Kepala BPIP Minta Maaf
Olehnya sebab itu, berbagai tahapan Pemerintahan, sejak
Proklamasi 1945, telah banyak hal yang dilakukan secara bersama.
"Namun harus ada Affirmasi Action yang harus yang harus
digulirkan untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, " kata Taufik
Madjid.
Masa Pandemi Covid-19 ini, kata Taufik, kita harus selalu
dukung segala kebijakan Pemerintah dan bahu membahu untuk sukseskan pembangunan
ini untuk mengatasi Pandemi Covid-19 ini.
Baca Juga:
BPIP Akhirnya Izinkan Paskibraka Berjilbab, Ikut Instruksi Kasetpres Heru Budi
"Saya tegaskan, jangan pernah kita pesimis, harapan
kita harusnya lewati ratapan kita saat ini," kata Taufik.
Taufik menilai, Presiden Joko Widodo telah menggeser fokus
pembangunan yang bisa dilihat dalam RPJMN saat ini. Taufik menilai arah
pembangunan telah diarahkan juga ke wilayah Indonesia Timur hingga timbulkan
rasa keadilan dan tidak ada lagi diskriminasi dalam pembangunan di Indonesia.
Taufik selaku Sekjen Kemendes PDTT sangat merasakan adanya
afirmasi pembangunan ke wilayah Indonesia Timur, termasuk hal ini dilihat dari
NawaCita yang salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran serta perkuat
desa.
"Kawasan Timur adalah sumbu baru pembangunan di
Indonesia," kata Taufik.
Taufik pun mengajak seluruh elemen masyarakat, utamanya di
wilayah Indonesia Timur untuk berperan aktif untuk wujudkan sekaligus
membuktikan jika Kawasan Timur adalah sentrum pembangunan Indonesia saat ini.
Indonesia Timur, termasuk Desa, kata Taufik, adalah halaman
baru pembangunan. Olehnya, harus juga disertakan kebijakan yang sejalan dengan
NawaCita dan kebijakan pembangunan nasional saat ini.
Dalam pandangan Kemendes PDTT dan merujuk pada data, potensi
Indonesia Timur saat besar yang didukung oleh afirmasi dari Pemerintah bahkan
ada regulasi yang mengatur daerah dan desa.
Olehnya, sebagai tindak lanjut dari SDGs Global, Kemendes
melandingkan ke konteks desa yang disebut dengan SDGs Desa.
"Di dalamnya ada 17 Goal Pembangunan yang Berkelanjutan
yang harus wujudkan sesuai target 2030, namun ada angka Kemiskinan Kronis yang
harus dientaskan tahun 2024," kata Taufik.
Ini dimulai dengan identifikasi masalah, kebutuhan, dan
langkah yang harus dilakukan dengan merujuk pada data-data yang objektif.
Pasalnya, dalam RPJMN telah mensyaratkan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan harus menjadi navigasi bagi arah kebijakan, hingga ke level desa.
"Kita bakal bahas soal Desa Tanpa Kemiskinan,
Kelaparan, Desa Sehat Sejahtera, afirmasi pembangunan ramah lingkungan dan ada
kesetaraan gender," kata Taufik.
Dan di SDGs Desa ada penambahan Goal ke-18 yaitu Lembaga
Masyakat Desa dan Budaya Desa Adaptif
Ini kata Taufik, ada upaya terbaru untuk terus menerus
mendorong daerah kita bisa sejahtera, mengatasi kemiskinan dan menjadi
masyarakat sebagai subjek utama pembangunan nasional.
Kemendes kemudian lakukan pendataan berkaitan dengan SDGs
Desa ini. Fakta menarik yang ditemukan, banyak kebijakan tidak berbanding lurus
dengan kebutuhan masyarakat karena ada kepentingan dan alasan tertentu.
Olehnya, Kemendes maksimalkan pemutakhiran data
Desa secara terus menerus yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja
Pemerintah, termasuk di desa. [jef]
