WahanaNews.co | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) bersama para perwakilan Menteri Urusan Perempuan dan Perdagangan negara-negara Kawasan Asia-Pasifik kembali menegaskan komitmen teguhnya dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perdagangan.
Hal itu disampaikan dalam Joint Meeting of APEC Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade di Arequipa, Peru.
Baca Juga:
Menteri PPPA Kawal Kasus Kekerasan Anak di Banyuwangi
Selain itu, para Menteri Urusan Perempuan dan Perdagangan di Kawasan Asia-Pasifik juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan terkait posisi negara dan komitmen mereka terhadap isu perempuan dalam perdagangan.
Dalam pernyataannya, Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Indra Gunawan, menguraikan berbagai strategi dan inisiatif yang telah dilakukan Indonesia untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan.
Melalui pendekatan kolaborasi penta-helix, Indonesia melibatkan kementerian terkait, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak partisipasi perempuan dalam pasar perdagangan global dan rantai pasok.
Baca Juga:
Kemen PPPA Kawal Kasus Penyekapan Anak di Jakarta
Sebagai implementasi dari Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Indonesia telah memperkuat pengakuan terhadap usaha milik perempuan dengan menetapkan definisi khusus untuk usaha tersebut.
“Kebijakan ini bertujuan menegaskan kontribusi besar perempuan dalam ekonomi nasional melalui kewirausahaan, serta memungkinkan mereka mengelola dan memimpin bisnis mereka secara efektif,” kata indra.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Indonesia, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono, menegaskan bahwa meningkatkan inklusi perempuan melalui pengarusutamaan gender memainkan peran integral dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Indonesia.
Upaya ini telah berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan di banyak sektor termasuk sektor perdagangan.
“Dengan menghubungkan perempuan kepada askes sumber daya keuangan, bisnis digital, dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas, dapat memperkuat kapasitas ekonomi Perempuan,” tegas Djatmiko.
Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P) untuk meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan bagi perempuan.
Inisiatif ini bertujuan memastikan setiap perempuan dapat mengakses informasi, keterampilan, sumber daya, dan peluang ekonomi.
Sehubungan dengan hal tersebut, dibentuknya Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP) diikuti dengan penandatanganan Komitmen Bersama untuk Mewujudkan Inklusi Keuangan Digital Perempuan pada tahun 2023, semakin menegaskan kehadiran negara dalam meningkatkan akses perempuan terhadap teknologi digital, mempromosikan pentingnya data terpilah dalam sektor keuangan, serta mendorong upaya kolaboratif antar kementerian terkait, otoritas keuangan, dan sektor swasta.
Kemen PPPA juga telah memperkenalkan Pedoman Transformasi Digital Perempuan dan Pedoman Kewirausahaan Perempuan Berperspektif Gender, yang menawarkan strategi pengarusutamaan gender dalam transformasi digital dan pengembangan kewirausahaan perempuan.
“Dengan adanya pedoman-pedoman tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan mampu merancang kebijakan yang berfokus pada ketimpangan gender dalam kewirausahaan terutama pada akses keuangan dan adopsi digital,” ungkap Indra.
Indra juga menyampaikan salah satu inisiatif utama Kemen PPPA adalah pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang berupaya untuk mempercepat pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak di tingkat akar rumput. Program ini memprioritaskan pengembangan dan penguatan infastruktur dasar kewirausahaan perempuan mulai dari tingkat desa.
Saat ini, terdapat 138 desa percontohan di 71 kabupaten dan 33 provinsi, dan akan dilakukan replikasi secara Nasional.
Disaksikan oleh Dina Boluarte, Presiden Peru, yang didampingi oleh Angela Teresa Hernandez, Menteri Perempuan dan Kelompok Rentan Peru, Elizabeth Galdo, Menteri Perdagangan Internasional dan Pariwisata Peru, bersama dengan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indoneisa, serta seluruh perwakilan Menteri Ekonomi APEC yang hadir.
Delegasi Indonesia menegaskan bahwa untuk memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak bisa hanya berhenti pada identifikasi isu-isu utama yang dihadapi perempuan saja, namun para ekonomi APEC harus berani menetapkan prioritas nasional untuk memajukan partisipasi perempuan dalam perekonomian.
Kerja sama dan kolaborasi APEC harus secara eksplisit menargetkan perempuan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan kesenjangan dan membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam perekonomian.
APEC harus mendorong inisiatif berupa dukungan teknis untuk menstimulasi perekonomian di Kawasan dan fokus pada pemberdayaan dan partisipasi ekonomi perempuan.
Pertemuan ini ditutup dengan peluncuran “Joint Statement of APEC Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade” yang merupakan tonggak sejarah pertama kalinya dalam forum APEC, dimana para Menteri yang bertanggungjawab pada urusan perempuan dan perdagangan berkumpul dan menyepakati komitmen bersama terkait peran perempuan dalam perdagangan.
Adapun beberapa butir dalam pernyataan bersama tersebut adalah:
1. Para menteri menegaskan dukungan mereka untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam perdagangan regional dan global
2. Mengakui bahwa akses perempuan terhadap pasar, teknologi, modal dan aset, keterampilan dan pengembangan kapasitas akan berkontribusi terhadap pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik
3. Akan terus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan lebih banyak perempuan berintegrasi ke dalam perdagangan regional dan global
4. Akan mendorong program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perempuan.
[Redaktur: Zahara Sitio]
