WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmennya untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta kenyamanan jamaah haji dan umrah asal Indonesia di tengah meningkatnya eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah memastikan berbagai langkah antisipatif terus dilakukan guna meminimalkan dampak yang mungkin timbul terhadap perjalanan ibadah masyarakat Indonesia.
Baca Juga:
39 RSUD Belum Lengkap Spesialis, Pemerintah Siapkan Skema Afirmasi ASN
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga terkait kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah di masa konflik militer.
Rapat yang dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (4/3/2026) itu dipimpin oleh Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito.
Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Baca Juga:
Kemenko PMK Dorong Kebijakan Kepemudaan Lebih Terarah dan Terukur
“Rapat ini bertujuan memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jamaah haji dan umrah Indonesia di tengah dinamika geopolitik regional. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, khususnya di sekitar Arab Saudi dan negara-negara transit penerbangan jamaah,” ujar Warsito.
Pada periode bulan Ramadan saat ini, tercatat sekitar 33 ribu jamaah umrah asal Indonesia sedang menjalankan ibadah di Arab Saudi.
Namun, seiring dengan perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, sebagian jamaah dilaporkan mengalami kendala baik pada saat keberangkatan menuju Arab Saudi maupun saat proses kepulangan ke Tanah Air.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melakukan pemantauan secara intensif serta memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, dan berbagai pihak terkait.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan jalur penerbangan yang digunakan jamaah tetap aman serta memastikan pengaturan transportasi berjalan dengan baik dan terkoordinasi.
Selain itu, Kemenko PMK juga menekankan pentingnya kesiapan skenario alternatif apabila terjadi kondisi darurat.
Skenario tersebut mencakup kemungkinan penundaan keberangkatan, penjadwalan ulang penerbangan, pengaturan rute dan titik transit baru, hingga opsi evakuasi apabila situasi keamanan memburuk.
Pemerintah juga menyiapkan langkah perlindungan bagi jamaah yang terdampak pembatalan maupun penundaan perjalanan.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, dalam kesempatan yang sama melaporkan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh telah menjalin koordinasi dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah guna memperoleh informasi terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berjalan.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, sekitar 300 jamaah umrah Indonesia tercatat mengalami kendala dalam proses kepulangan ke Indonesia.
Data tersebut diperoleh melalui laporan yang masuk melalui layanan hotline serta hasil pemantauan langsung petugas di sejumlah titik kedatangan dan keberangkatan, seperti Bandara Jeddah, Terminal Haji Jeddah, dan Bandara Madinah.
“Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kebijakan perpanjangan visa secara gratis bagi jamaah yang terdampak, sehingga status legalitas mereka tetap aman hingga proses kepulangan ke Indonesia,” jelas Abdul Aziz.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah telah merespons perkembangan situasi sejak 28 Februari 2026 dengan menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
Hingga saat ini, belum terdapat indikasi adanya gangguan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
Dua bandara utama di Arab Saudi, yaitu Bandara Jeddah dan Bandara Madinah, masih beroperasi secara normal dan tetap melayani penerbangan internasional, termasuk penerbangan yang membawa jamaah haji dan umrah.
Meski demikian, seluruh pihak terkait diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah mitigasi risiko secara berkelanjutan.
Hal ini termasuk memastikan keamanan jalur penerbangan yang melintasi atau melakukan transit di kawasan Timur Tengah yang saat ini sedang mengalami dinamika geopolitik.
Kemenko PMK juga menegaskan bahwa seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential principle serta melakukan asesmen risiko secara berkala guna memastikan keselamatan jamaah.
“Pemerintah hadir untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia. Setiap kebijakan akan diambil secara terukur berdasarkan perkembangan situasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga,” tegas Warsito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional, khususnya dalam aspek pelayanan keagamaan serta perlindungan warga negara Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
