WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam memperkuat langkah tanggap darurat dan mitigasi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Staf Ahli Menko PMK Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Budiono Subambang, menuturkan bahwa pemerintah terus meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan berjalan cepat, tepat, dan terintegrasi.
Baca Juga:
Peduli Bencana Banjir dan Longsor Sumatra, Siswa SMK N 3 Kota Jambi Open Donasi
Menurut Budiono, Kemenko PMK memimpin koordinasi bersama berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari BNPB, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, hingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Upaya tersebut turut didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung guna memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.
"Langkah ini dilakukan untuk memastikan respons tanggap darurat berjalan efektif sekaligus menyiapkan upaya mitigasi jangka menengah dan panjang," ujar Budiono dalam Rapat Koordinasi di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Baca Juga:
Harus Tepat Sasaran, ALPERKLINAS Dukung Pemerintah dan PLN Hanya Berikan Subsidi Listrik bagi Ekonomi Lemah
Ia menambahkan, sejak malam sebelumnya pemerintah pusat dan daerah telah melakukan komunikasi intensif untuk memastikan seluruh proses penanganan berlangsung terpadu.
“Sejak kemarin malam hingga hari ini, koordinasi dilakukan secara berjenjang dengan Bupati Bandung dan Wakil Gubernur Jawa Barat beserta jajaran. Fokus utama adalah penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta penguatan langkah mitigasi agar risiko serupa tidak berulang,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, BNPB melaporkan bahwa Sistem Komando Penanganan Darurat (Incident Command System) sudah diaktifkan untuk mempercepat respons di lokasi.
Tim juga telah melakukan kaji cepat, menyalurkan logistik, tenda, kebutuhan sandang-pangan, serta mengerahkan alat berat ke sejumlah titik kritis untuk membuka akses dan mempercepat evakuasi.
Basarnas bersama unsur SAR gabungan terus melanjutkan operasi pencarian korban.
Pada Senin pagi (8/12/2025), tim berhasil menemukan satu korban atas nama Alfa (13 tahun) dalam kondisi meninggal dunia.
Proses pencarian dan penyisiran wilayah terdampak masih dilanjutkan untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal.
Sementara itu, Kementerian Sosial telah mengoperasikan dapur umum, menyalurkan paket logistik dasar, menyediakan dukungan perlindungan sosial, serta memberikan layanan psikososial bagi para penyintas khususnya kelompok rentan seperti lansia, balita, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan melalui dinas setempat menawarkan layanan medis darurat di beberapa posko, melakukan surveilans penyakit, dan mengantisipasi potensi penyakit menular pascabencana dengan menyediakan obat-obatan, air bersih, hingga fasilitas sanitasi darurat.
Adapun PVMBG Kementerian ESDM melakukan kajian komprehensif terkait stabilitas lereng, potensi gerakan tanah, dan dinamika hidrometeorologi.
Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar penetapan zona aman, zona waspada, hingga zona bahaya, lengkap dengan rekomendasi relokasi dan pembatasan aktivitas di wilayah yang berisiko tinggi.
Selain unsur pemerintah, berbagai lembaga non-pemerintah turut terlibat dalam penanganan lapangan.
Rumah Zakat berpartisipasi dalam operasi SAR, Astra Internasional menyalurkan bantuan sembako, Human Initiative dan DT Peduli melakukan asesmen kebutuhan warga, sementara sejumlah pelaku usaha menyediakan dukungan air minum.
Budiono menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada proses tanggap darurat semata.
Langkah mitigasi jangka panjang harus terus diperkuat melalui normalisasi sungai dan saluran drainase, penguatan lereng rawan longsor, penataan ruang berbasis mitigasi bencana, relokasi permukiman yang berada di zona berbahaya, penguatan sistem peringatan dini, hingga rehabilitasi kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS).
Dengan rangkaian upaya tersebut, pemerintah berharap penanganan tidak hanya memenuhi kebutuhan darurat, tetapi juga meningkatkan ketangguhan masyarakat dan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.
"Penanganan bencana tidak berhenti pada tanggap darurat. Mitigasi yang kuat dan tata kelola yang baik menjadi kunci agar risiko dapat ditekan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin," tutupnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
