WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat agenda transformasi digital sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Salah satu fokus utama dalam langkah tersebut adalah perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya semakin tepat sasaran, transparan, dan efisien.
Provinsi Bali menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) dalam implementasi digitalisasi bansos.
Baca Juga:
Jumat Aksi PANRB ASRI, Dorong ASN Terapkan Budaya Kerja Sehat dan Ramah Lingkungan
Daerah ini dinilai telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital, baik dari sisi infrastruktur, tata kelola, maupun kolaborasi lintas sektor.
Upaya penguatan ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Kegiatan bertajuk Penguatan Implementasi Kartu Sejahtera dalam Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha Produktif Wilayah Bali tersebut digelar di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3/2026).
Baca Juga:
Menteri PANRB Dorong Penguatan Kelembagaan Perpusnas untuk Transformasi Literasi Nasional
Forum ini menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mematangkan strategi perluasan digitalisasi bansos secara nasional.
Pelaksana Tugas Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai agenda percepatan transformasi digital pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan bantuan sosial yang lebih akurat dan terintegrasi.
Menurutnya, transformasi dimulai dari sistem bantuan sosial karena sektor ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dan membutuhkan validitas data yang tinggi. Ke depan, pendekatan ini diharapkan dapat diperluas ke berbagai layanan publik lainnya.
“Harapannya pembangunan layanan digital ini menggunakan pendekatan yang terintegrasi. Ini merupakan momentum kita untuk melakukan penguatan data, infrastruktur digital, dan kolaborasi baik pemerintah pusat dan daerah ataupun dari lembaga pemerintahan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan bahwa percepatan transformasi digital menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Transformasi tersebut dilakukan melalui digitalisasi data, penyederhanaan proses bisnis, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk model prediktif dan analisis kebijakan.
“Kita membangun digital engagement di masyarakat salah satunya melalui budaya inovasi, teknologi, dan strategi kedepannya,”
Ia menambahkan, pemanfaatan data dukung pembangunan sangat penting sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan penerima bantuan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan lebih cepat, akurat, serta meminimalkan potensi kesalahan data.
Sebagai contoh implementasi, KPTDP telah melakukan uji coba di Kabupaten Banyuwangi yang berhasil menyederhanakan alur layanan dari sembilan tahapan menjadi hanya tiga langkah ringkas melalui pemanfaatan infrastruktur publik digital.
Selain itu, optimalisasi peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga diperkuat. Nantinya, masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pendampingan dalam mengakses layanan digital tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sebaliknya, pendamping akan hadir secara langsung membantu proses pendaftaran dan verifikasi di lapangan.
Saat ini, Kabupaten Banyuwangi tengah memasuki tahap pengumuman hasil kelayakan penerima bantuan serta masa sanggah. Secara paralel, pemerintah berencana memperluas implementasi sistem ini ke 41 kabupaten/kota lainnya, termasuk di Provinsi Bali, sebagai bagian dari strategi nasional mempercepat transformasi digital layanan publik.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem bantuan sosial yang lebih adaptif, inklusif, serta berbasis data akurat demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
