WAHANANEWS.CO, Jakarta - Upaya percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik terus diperkuat pemerintah, salah satunya melalui pengembangan integrasi layanan BPJS Kesehatan ke dalam ekosistem nasional.
Langkah ini diwujudkan melalui optimalisasi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) serta integrasi dengan portal layanan digital INAku.
Baca Juga:
Pemerintah Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Optimal Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026
Berdasarkan data per Januari 2026, layanan BPJS Kesehatan telah tersedia di 270 dari total 305 MPP yang tersebar di berbagai daerah.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk 10 lokasi yang menjadi lokus evaluasi tahun 2025 dengan layanan yang belum aktif hingga saat ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam penyelenggaraan layanan di MPP.
Baca Juga:
BPJS PBI Dinonaktifkan, YLKI Buka Posko Aduan Konsumen
Di antaranya adalah kedisiplinan pegawai tenant layanan yang belum optimal, operasional layanan yang tidak berjalan penuh terutama di lokasi dengan tingkat kunjungan rendah, serta adanya instansi yang telah menjalin kerja sama tetapi belum merealisasikan layanan secara maksimal.
“Saat ini masih terdapat 35 MPP yang belum menyediakan layanan BPJS Kesehatan, sementara pada beberapa lokasi layanan yang tersedia masih terbatas pada informasi dan konsultasi. Oleh karena itu diperlukan percepatan perluasan layanan sekaligus penguatan konsistensi operasional agar seluruh jenis layanan utama dapat tersedia secara merata di MPP,” kata Menteri Rini saat bertemu dengan Direktur Teknologi Informasi BPJS Setiaji di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Selain penguatan layanan di MPP, pemerintah juga mendorong integrasi layanan kelahiran dengan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui platform INAku.
