WahanaNews.co | Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi masih tinggi, yakni 73,2 persen versi Poltracking Indonesia.
Melihat hal tersebut, Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau yang kerap disapa Bamsoet kembali menyinggung soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Bamsoet mengklaim pernyataannya itu sekadar mengajak publik untuk berpikir. Ia menegaskan tidak meminta pemilu ditunda.
"Saya kan hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh?" kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (10/12).
Bamsoet menjelaskan, tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan sesuai aturan UU Pemilu.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Ia mengatakan Pemilu 2024 akan terselenggara, kecuali ada faktor alam ataupun non-alam, perang, dan lain-lain yang menyebabkan pemilu tidak bisa dijalankan seluruhnya atau sebagian.
Politikus Golkar itu menuturkan hanya membuka diskursus publik. Menurut Bamsoet, pernyataannya tak perlu ditanggapi dengan kemarahan.
"Yang pasti, konstitusi kita sudah mengatur dengan jelas, pemilu dilakukan setiap lima tahun. Masa jabatan presiden lima tahun, maksimal dua periode," ucapnya.
Bamsoet berpendapat perpanjangan atau penambahan masa jabatan presiden lewat amendemen UUD 1945 juga bukan perkara mudah.
Ia menegaskan amendemen UUD harus disertai alasan yang jelas dan dengan kajian akademis yang jelas pula.
"Tidak hanya itu. Syarat pentingnya adalah harus didukung sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR yang berjumlah 711 dari sembilan fraksi di DPR dan 136 anggota DPD serta untuk mencapai kuorum harus dihadiri oleh dua pertiga anggota MPR. Jadi tidak mudah," tegasnya.
Ia pun mengatakan saat ini MPR sudah sepakat tidak melakukan amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
Sebelumnya, Bamsoet sempat menyinggung perpanjangan masa jabatan presiden saat menanggapi hasil survei yang dirilis Poltracking Indonesia pada Kamis (8/12).
Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 73,2 persen.(jef)
