WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa yang dalam beberapa hari terakhir berujung ricuh hingga terjadi penjarahan di sejumlah titik mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat sipil.
Salah satunya datang dari Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, yang menegaskan bahwa tindakan penjarahan tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari demonstrasi.
Baca Juga:
Protes Nasional di AS, Warga Murka Usai Trump Bom Fasilitas Nuklir Iran
"Penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapa pun rakyat marah dengan para pejabat negara," ujarnya, Minggu (31/8/2025).
Hendardi menilai penting untuk membedakan aksi demonstrasi konstitusional yang digelar mahasiswa, buruh, pengemudi ojek daring, maupun elemen masyarakat sipil lain secara damai dengan aksi anarkis yang terorganisir.
Menurutnya, kerusuhan yang terjadi di malam atau dini hari, dengan target-target tertentu, menunjukkan adanya pola gerakan yang dijalankan oleh kelompok terlatih.
Baca Juga:
Warga Blokade Akses Ke PT Nauli Sawit, Tuntut Ganti Rugi Lahan
"Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja," jelasnya.
Ia menduga ada kepentingan politik dan ketegangan antar-elite yang ikut memainkan peran di balik eskalasi kericuhan.
"Dalam situasi begini, kata Hendardi, jelas kontestasi kepentingan yang diduga menggerakkan aksi-aksi anarkis. Menurut Hendardi, ada ketegangan elite dan kontestasi kekuasaan, serta avonturir politik. Termasuk conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik (push factor) yang menjadikan aksi damai tereskalasi menjadi anarkis," paparnya.
Lebih lanjut, Hendardi mendorong aparat keamanan untuk segera mengambil alih kendali situasi.
Ia menekankan perlunya tindakan tegas, terukur, dan didahului dengan peringatan keras kepada massa.
Menurutnya, tindakan tegas bukan berarti menggunakan kekerasan atau penembakan, melainkan bisa berupa langkah blokade wilayah serta pencegahan yang nyata.
"Bukan pemadam yang datang belakangan dan hanya menonton. Aksi anarkis yang bergulir dibiarkan, akan mengundang aksi lanjutan yang menyasar pada kelompok-kelompok lain dan rentan," ucapnya.
Hendardi juga mengingatkan pentingnya kecepatan aparat dalam bertindak dan memulihkan keadaan.
Langkah itu, katanya, harus demi melindungi harkat dan jiwa manusia, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mencegah lahirnya kebijakan represif baru seperti darurat sipil maupun darurat militer.
"Momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk," tegasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
