WahanaNews.co | Ketua MPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet,
mendesak agar Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bareskrim Polri, serta
Badan Siber dan Sandi Negara mengusut kasus kebocoran data pribadi 279 juta
penduduk Indonesia.
Ia
menegaskan, persoalan kebocoran data itu bukanlah persoalan main-main.
Baca Juga:
MPR Cabut Nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998
"Kebocoran
data tersebut bukan persoalan main-main, bukan juga persoalan kecil. Melainkan
sangat serius. Karena di era teknologi informasi saat ini, data merupakan
kekayaan nasional yang patut dijaga," kata Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat
(21/5/2021).
Menurut
dia, kedaulatan terhadap data turut menunjukkan kedaulatan sebuah bangsa.
Bahkan,
beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo alias
Jokowi menyebut bahwa
data merupakan new oil yang lebih
berharga dari minyak.
Baca Juga:
Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Polri Masih Lakukan Kajian
Bamsoet
menambahkan, persoalan kebocoran data tak hanya menyangkut soal kepentingan
ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah keamanan pribadi warga negara.
"Sekaligus
menunjukkan perangkat hukum cyber
security kita tidak kuat. Selain kejadian tersebut, tren kejahatan siber
juga semakin meningkat," ungkapnya.
Bamsoet
menuturkan, berdasarkan laporan kepolisian hingga November 2020, terjadi
setidaknya 4.250 laporan kejahatan siber.
Pada
2019, kata dia, jumlahnya bahkan mencapai 4.586 laporan.
Tahun
sebelumnya, yaitu 2018, tercatat sekitar 4.360 laporan.
"Selain
kebocoran data, kejahatan siber juga memiliki ragam jenis. Antara lain penipuan
daring, penyebaran konten provokatif, pornografi, akses perjudian, pemerasan,
peretasan sistem elektronik perbankan, intersepsi ilegal, hingga pengubahan
tampilan situs dan gangguan sistem manipulasi data," jelasnya.
Sebelumnya,
beredar informasi terkait bocornya data 279 juta penduduk Indonesia yang dijual
di situs surface web Raid Forum.
Situs
tersebut dapat diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs
gelap atau situs rahasia (deep web).
Ratusan
data itu dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz".
Dalam
keterangannya, Kotz menuturkan bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel,
e-mail, alamat, dan gaji.
Data
itu termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. [qnt]
