Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) bersama Koalisi Advokasi Pemerkominfo 5/2020 menilai pemberitahuan masa berakhirnya pendaftaran PSE lingkup privat yang diumumkan satu bulan sebelumnya merupakan tindakan yang terburu-buru.
Dalam siaran persnya beberapa waktu lalu juga dikatakan informasi tentang kapan dimulainya pendaftaran PSE lingkup privat melalui sistem OSS tidak jelas berlaku sejak kapan.
Baca Juga:
Masyarakat Penajam Paser Utara Diimbau Bijak Gunakan Media Sosial Hindari Jeratan UU ITE
Bukan itu saja, menurut mereka, pendaftaran ini dilakukan meskipun pemerintah belum melakukan perbaikan pada sejumlah permasalahan yang menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat serta meningkatkan risiko kriminalisasi pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
"Hingga kini belum cukup dilakukannya keterlibatan publik dalam pengembangan kebijakan atau pembentukan hukum peraturan perundang-undangan terkait, meskipun produk hukum Permenkominfo ini bagian dari wewenang pilar eksekutif," ujar mereka. [gun]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
