WahanaNews.co | Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengungkapkan, di komisinya belum ada pembahasan perpanjangan masa jabatan kepala daerah, menyusul kekosongan jabatan di 271 daerah menjelang Pemilu 2024.
Termasuk, usulan yang dilayangkan Mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan untuk meminta dibuatkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) mengatur soal perpanjangan masa jabatan para kepala daerah.
Baca Juga:
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Bakal Ikuti Pelantikan Hari Ini
"Ya sampai hari ini di Komisi II tidak ada ya pembahasan terkait soal perpanjangan masa jabatan para calon kepala daerah yang akan habis masa jabatannya di tahun 2022, 2023. Termasuk melalui Perppu itu belum ada ya pembahasannya seperti itu," kata Saan, Senin (4/10).
Saan berpendapat usulan perpanjangan masa jabatan dengan Perppu tersebut tidaklah diperlukan. Karena sedari awal telah ada mekanisme untuk mengganti posisi kepala daerah dengan penjabat (Pj) dengan tanggung jawab yang sama.
"Menurut saya memang tidak perlu lah dilakukan perpanjangan melalui Perppu ya. Kalau sudah habis ya tinggal nanti. Apalagi 2023 kan tidak panjang ya masa jabatannya, jadi diisi oleh para penjabat aja," katanya.
Baca Juga:
Hinca Panjaitan Pimpin Tim Pemenangan Bobby-Surya di Pilgubsu 2024
"Nanti kalau Gubernur kan artinya dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kalau di Bupati/Walikota nanti Pemerintah Provinsi untuk pengisian jabatan penjabatnya," lanjutnya.
Lantas terkait kekhawatiran laju pembangunan yang terganggu akibat kekosongan jabatan, Politikus NasDem itu menilai hal tersebut tidak akan terjadi. Karena para penjabat yang menggantikan, memiliki kewenangan selayaknya kepala daerah.
Para penjabat juga memiliki kewenangan untuk melanjutkan program-program yang sudah ada sebelumnya maupun mengagendakan program yang baru direncanakan.
