Di mana, lanjut Saan, para penjabat juga memiliki kewenangan untuk melanjutkan program-program yang sudah ada sebelumnya maupun mengagendakan program yang baru direncanakan.
"Artinya penjabat juga punya kewenangan strategis ya, artinya kan bisa melanjutkan. Kalau misalkan kewenangannya kurang kan hanya terkait pengisian jabatan aja. Namun itukan bisa dilakukan terlebih dahulu konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Baca Juga:
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Bakal Ikuti Pelantikan Hari Ini
"Jadi sebenarnya penjabat juga mempunyai kewenangan untuk melakukan proses pembangunan, penganggaran, sampai pergantian. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Kalau pun dilakukan," tambahnya.
Sebelumnya, mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah Johan mengusulkan, masa jabatan kepala daerah diperpanjang. Hal ini dinilai menjadi solusi terbaik. Sebab, 271 daerah akan mengalami kekosongan kepemimpinan sebelum Pemilu 2024.
"Ada konsep di saya, diperpanjang saja masa jabatan Kepala Daerah yang sekarang," kata Djohermansyah saat dihubungi pekan lalu.
Baca Juga:
Hinca Panjaitan Pimpin Tim Pemenangan Bobby-Surya di Pilgubsu 2024
Djohermansyah menjabarkan, kekosongan jabatan di Pemda kali ini cukup panjang. Mencapai dua tahun. Sehingga butuh konsentrasi lebih bagi penjabat yang dipilih nantinya. Lalu bagaimana dengan tugas para penjabat tersebut di kementerian asal.
Ditambah lagi, kondisi menjelang masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir. Dibutuhkan konsentrasi yang penuh bagi para kementerian untuk membantu kerja pemerintah.
"Maka itu bisa membuat terganggunya kinerja di kantor Kementerian/Lembaga yang ada di pusat," ujar Djohermansyah.
