WAHANANEWS.CO, Jakarta - Penambahan fasilitas dan peralatan pengujian untuk mendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta program hilirisasi industri dinilai menjadi langkah strategis dalam mempercepat proses sertifikasi produk sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
Upaya tersebut juga dianggap penting untuk menjawab meningkatnya kebutuhan sertifikasi terhadap berbagai produk yang beredar di pasar Indonesia, baik hasil produksi dalam negeri maupun barang impor.
Baca Juga:
Komisi VII Gandeng JAFF Bahas Pengembangan Industri Film dan Ekonomi Kreatif Nasional
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Evita menyoroti usulan tambahan anggaran yang diajukan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).
Salah satu alokasi anggaran yang menjadi perhatian adalah pengadaan 145 unit alat uji yang akan digunakan untuk mendukung penerapan SNI dan memperkuat program hilirisasi industri di berbagai sektor.
Baca Juga:
Komisi VII DPR Dorong Industri Animasi dan Konten Digital Jadi Motor Baru Ekonomi Kreatif Indonesia
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu, keberadaan alat uji yang memadai sangat diperlukan mengingat kebutuhan sertifikasi SNI terus meningkat dari tahun ke tahun.
Selain untuk memastikan kualitas dan keamanan produk dalam negeri, fasilitas pengujian juga dibutuhkan dalam proses pengawasan terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia.
“Saya rasa ini penting karena sekarang sertifikasi SNI memang sudah dipusatkan di Kementerian Perindustrian. Apalagi untuk produk-produk impor. Kalau memang kita tidak memiliki peralatan yang memadai, tentu akan sulit,” ujar Evita.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pengujian berpotensi menghambat proses sertifikasi yang menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas produk.
Kondisi tersebut juga berdampak pada lamanya waktu pelayanan sertifikasi yang selama ini menjadi salah satu keluhan dari kalangan pelaku usaha dan industri.
Menurutnya, penguatan kapasitas laboratorium pengujian melalui penambahan alat dan teknologi yang lebih modern akan membantu mempercepat proses pemeriksaan, meningkatkan akurasi hasil uji, serta memberikan kepastian layanan bagi dunia usaha.
“Sekarang saja sudah ada keluhan bahwa prosesnya lama. Bisa jadi salah satu penyebabnya karena keterbatasan peralatan yang tersedia,” lanjutnya.
Selain mendukung pengadaan alat uji, Evita juga menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp1,592 triliun pada Tahun Anggaran 2027.
Ia menilai sejumlah program yang diajukan kementerian merupakan kebutuhan nyata yang selama ini banyak disampaikan oleh pelaku industri dan pemerintah daerah saat Komisi VII DPR RI melakukan berbagai kunjungan kerja ke sejumlah wilayah.
Menurutnya, penguatan sistem standardisasi industri tidak hanya berkaitan dengan percepatan layanan sertifikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung agenda hilirisasi nasional.
Infrastruktur standardisasi yang kuat akan membantu memastikan setiap produk yang beredar telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan daya saing yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan pasar global.
Lebih lanjut, Evita menegaskan bahwa dukungan terhadap tambahan anggaran tersebut perlu menjadi perhatian bersama seluruh anggota Komisi VII DPR RI.
Ia berharap perjuangan untuk memperkuat sektor industri nasional dapat terus dikawal hingga pembahasan di tingkat Badan Anggaran DPR RI.
“Ini bukan perjuangan satu atau dua orang di komisi ini, tetapi perjuangan kita bersama. Kalau kita bisa melakukan efisiensi pada sektor lain yang kurang prioritas dibanding sektor industri, saya rasa tambahan anggaran ini bisa direalisasikan,” pungkasnya.
Dengan adanya penambahan alat uji dan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan proses sertifikasi SNI dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan akuntabel.
Langkah tersebut juga diyakini akan memperkuat daya saing produk nasional, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendukung percepatan transformasi industri menuju sektor manufaktur yang lebih maju dan berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
