WAHANANEWS.CO, Jakarta - Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) terus memperkuat pengawasan terhadap pengembangan industri perfilman nasional sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
Fokus pengawasan tersebut diarahkan pada efektivitas program pemerintah di bidang perfilman, termasuk upaya memperluas akses distribusi karya kreatif ke berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga:
Talenta Animator Indonesia Mendunia, DPR Minta Dukungan Pembiayaan Diperkuat
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Yayasan Sinema Yogyakarta atau Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) yang berlangsung di Yogyakarta pada Kamis (5/6/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja KDFN, Chusnunia Chalim.
Dalam kesempatan itu, Chusnunia menegaskan bahwa keberadaan Panja KDFN tidak hanya bertujuan melakukan pengawasan administratif terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi pelaku industri film nasional.
Baca Juga:
Novita Hardini Soroti Rumitnya Alih Fungsi Lahan yang Hambat Investasi Pariwisata Daerah
"Panja KDFN dibentuk untuk memastikan bahwa kreativitas dan distribusi film nasional tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi benar-benar implementatif, inklusif, dan mendukung daya saing sineas Indonesia di tingkat global," imbuhnya.
Menurut Chusnunia, perkembangan industri perfilman nasional memerlukan dukungan ekosistem yang kuat, mulai dari aspek produksi, distribusi, promosi hingga akses pasar yang lebih luas.
Oleh karena itu, berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, komunitas perfilman, pelaku industri maupun penyelenggara festival film, perlu terus bersinergi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif.
Ia juga menilai JAFF memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong kemajuan perfilman Indonesia.
Festival film internasional berbasis Asia tersebut dinilai berhasil menjadi ruang pertemuan antara sineas, investor, distributor, dan pelaku industri kreatif dari berbagai negara.
Lebih dari itu, JAFF dianggap mampu membuka peluang distribusi yang lebih luas bagi karya-karya sineas Indonesia sekaligus memperkuat diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional melalui medium film.
Selain memberikan manfaat bagi industri perfilman, penyelenggaraan JAFF juga dinilai membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Kehadiran festival tersebut turut mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kreatif, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, serta membantu promosi sektor pariwisata daerah.
Meski demikian, Chusnunia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi agar industri film nasional dapat berkembang lebih optimal dan mampu bersaing di tingkat global.
"Namun, di tengah peran besar tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dicermati, antara lain keterbatasan pembiayaan, akses distribusi yang belum merata, serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan agar mampu bersaing dengan festival film internasional lainnya," urainya.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong pemanfaatan forum dialog industri secara maksimal sebagai sarana evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.
Dialog tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai masukan konstruktif yang dapat dijadikan dasar penyempurnaan regulasi dan program pengembangan industri film nasional.
Chusnunia menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan secara sistematis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi berbagai kendala regulasi maupun hambatan implementasi yang masih ditemui di lapangan.
Selanjutnya, seluruh aspirasi dan kebutuhan para pelaku industri film perlu dihimpun secara komprehensif agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi industri.
"Kami berharap dialog ini menjadi ruang konstruktif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis dan aplikatif," pungkasnya.
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, DPR, komunitas perfilman, dan penyelenggara festival seperti JAFF, diharapkan industri film Indonesia semakin berkembang, mampu menjangkau pasar yang lebih luas, serta menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kreatif nasional yang berdaya saing tinggi di tingkat internasional.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
