WAHANANEWS.CO, Jakarta -Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat bersama Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026), tersebut membahas evaluasi penanganan bencana nasional serta sejumlah isu aktual.
Baca Juga:
DPR Selidiki Dugaan Pungutan Rp1,2 Juta di Balik Tragedi Siswa SD NTT
Dalam forum tersebut, BNPB memaparkan langkah percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana.
Selain itu, BNPB juga menjelaskan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sebagai upaya mengurangi potensi risiko bencana.
Update terkini penanganan bencana di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh, turut disampaikan kepada para anggota dewan.
Baca Juga:
Mendag Paparkan Surplus Perdagangan Baja dan Penguatan Perlindungan Konsumen di DPR
BNPB juga melaporkan perkembangan berbagai kejadian bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk rencana mitigasi yang akan dilakukan serta kebutuhan anggaran penanggulangan bencana pada periode mendatang.
Rapat kerja (raker) Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Baznas, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2026). Hal ini membahas agenda utama evaluasi penanggulangan bencana.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha “Ungu”, menyampaikan apresiasi atas kinerja BNPB yang dinilai konsisten berada di garda terdepan dalam penanganan bencana.
Ia menyatakan dukungannya terhadap penguatan BNPB, baik dari sisi anggaran maupun kelembagaan.
"Urusan BNPB ini tidak pernah putus, setelah bencana disini kemudian bekerja lagi di tempat bencana lain, mereka tetap semangat berada di garis depan penanganan bencana membantu masyarakat," ujar Sigit.
Apresiasi serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni. Ia menilai kehadiran BNPB yang cukup lama di wilayah terdampak bencana, termasuk di Aceh, menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.
Rapat kerja (raker) Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Baznas, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2026). Hal ini membahas agenda utama evaluasi penanggulangan bencana.
"Saya rasa Bapak (Kepala BNPB) hampir dua bulan di Aceh, kami melihat pergerakan BNPB luar biasa, ini menunjukan keseriusan dalam menangani bencana," ujar Husni.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI menyepakati sejumlah kesimpulan.
Di antaranya adalah persetujuan atas usulan penambahan anggaran BNPB sebesar Rp936.611.706.000.
Selain itu, Komisi VIII juga mendukung penguatan kelembagaan BNPB melalui perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dukungan turut diberikan terhadap keterlibatan BNPB dalam forum ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM).
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
