WAHANANEWS.CO, Jakarta - Komisi X DPR RI mendorong penguatan dukungan anggaran untuk sektor perpustakaan serta kepastian status kepegawaian dan jenjang karier bagi pustakawan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan perpustakaan mampu menjalankan perannya sebagai salah satu fondasi dalam membangun budaya literasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Baca Juga:
Komisi X DPR Serap Aspirasi Pendidikan di Tebing Tinggi, Soroti Kesejahteraan Guru dan Revitalisasi Sekolah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, jumat (21/8/2026), mengatakan penguatan perpustakaan tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan koleksi bahan bacaan.
Menurutnya, kualitas tenaga pengelola perpustakaan juga menjadi faktor yang menentukan agar layanan dapat berjalan secara maksimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Esti menilai persoalan keterbatasan tenaga pustakawan serta dukungan anggaran merupakan tantangan yang masih dihadapi sejumlah daerah.
Baca Juga:
Komisi X DPR Minta Kebijakan Regrouping SD Dikecualikan di Daerah 3T, Jangan Sekadar Demi Efisiensi
Permasalahan tersebut, kata dia, bukan hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan juga menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian di tingkat nasional.
“Yang pertama, soal pustakawan. Kedua, soal anggaran yang beberapa tahun ini mengalami penurunan yang signifikan,” ujar Esti.
Menurut Esti, pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih luas untuk penguatan SDM pustakawan, termasuk melalui pengangkatan tenaga serta pemberian kepastian mengenai status kepegawaian dan jalur pengembangan karier.
Kepastian tersebut dinilai dapat mendorong profesionalisme pustakawan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti kebutuhan terhadap pustakawan dengan kompetensi khusus.
Salah satunya adalah tenaga yang memiliki kemampuan membaca, memahami, merawat, dan mengelola naskah-naskah kuno yang merupakan bagian penting dari warisan pengetahuan dan kebudayaan Indonesia.
“Yang pasti, kita sangat butuh petugas-petugas yang mempunyai kemampuan untuk membaca naskah-naskah kuno. Dan yang pasti, pustakawan di sekolah boleh dikatakan tidak ada. Ini yang menjadi masalah,” katanya.
Selain penguatan SDM, Esti menekankan pentingnya peningkatan dukungan anggaran bagi perpustakaan.
Ia menyebut adanya penurunan anggaran dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu persoalan yang perlu segera dicarikan solusi.
Menurutnya, keterbatasan pembiayaan dapat berdampak terhadap ketersediaan fasilitas, koleksi buku, maupun akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
Padahal, pembangunan budaya membaca merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas SDM.
Karena itu, menurut Esti, kebijakan penguatan literasi harus didukung dengan ketersediaan sarana dan bahan bacaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di tingkat komunitas dan wilayah perdesaan.
Komisi X DPR RI, lanjut Esti, akan berupaya mendorong penguatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Penguatan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada institusi perpustakaan, tetapi juga memastikan fasilitas serta bahan bacaan dapat didistribusikan secara lebih luas hingga ke berbagai lapisan masyarakat.
Ia mencontohkan kebutuhan dukungan buku dan bahan bacaan untuk pojok baca, posyandu, hingga desa.
Menurutnya, keberadaan titik-titik akses bacaan tersebut dapat menjadi salah satu cara mendekatkan buku kepada masyarakat sekaligus membangun kebiasaan membaca sejak lingkungan terdekat.
“Bagaimana mungkin kita mendorong masyarakat untuk membaca sedangkan fasilitas bacaan tersebut tidak tersedia. Artinya, anggaran Perpusnas harus kita tingkatkan dan kami akan full team mengupayakan itu dari Komisi X,” tegasnya.
Esti menambahkan, penguatan perpustakaan harus dipandang sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia dalam jangka panjang.
Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi juga sebagai ruang belajar yang dapat mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
Oleh karena itu, Komisi X DPR RI akan membawa sejumlah persoalan tersebut dalam pembahasan bersama pemerintah.
Selain memperjuangkan peningkatan dukungan anggaran Perpusnas, perhatian juga akan diarahkan pada persoalan status kepegawaian, pengembangan kompetensi, serta kepastian jenjang karier pustakawan.
Dengan dukungan anggaran yang memadai dan SDM pustakawan yang profesional, perpustakaan diharapkan dapat semakin berperan dalam memperluas akses pengetahuan, meningkatkan minat baca, dan memperkuat pembangunan literasi nasional secara berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
