WahanaNews.co | Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP),
Abetnego Tarigan, mengungkap, banyak pemerintah daerah enggan menyebarkan vaksin Covid-19
lantaran persoalan politik.
Karena
itu, pemerintah akhirnya juga turut memberdayakan TNI dan Polri untuk
melaksanakan vaksinasi.
Baca Juga:
KSP Dorong Anies Baswedan Dirikan Partai Politik untuk Perkaya Demokrasi Indonesia
"Saya
mau jujur, banyak provinsi yang enggak nyebarin vaksin yang sudah
dibagi ke kabupaten karena perbedaan pandangan politik. Di TNI, di Polri, enggak
ada (perbedaan pandangan). Kalau kata komandan didistribusikan, ya
didistribusikan," kata Abetnego, dalam diskusi daring yang digelar Lapor Covid-19, Rabu (18/8/2021).
Pernyataan
itu dilontarkan Abetnego menjawab sorotan terkait peran institusi militer dalam
pelaksanaan vaksinasi.
Dia
menjelaskan, distribusi vaksin di daerah kerap lamban lantaran persoalan
tersebut.
Baca Juga:
Soal Capim KPK Berlatar Penegak Hukum, KSP: Jangan Over Sensitif
Menurutnya,
ada kompleksitas politik di daerah yang menjadi kendala.
Ia pun
meminta agar pelibatan institusi non-sipil dalam penanganan Covid-19 tak mengarah pada
stigmatisasi.
Dia
menyatakan, meski lembaga non-sipil dilibatkan, Kementerian Kesehatan tetap memegang
kendali kebijakan.
