WahanaNews.co, Jakarta – Tudingan ke Panitia Seleksi (Pansel) yang memberi karpet merah terhadap calon pimpinan KPK berlatar belakang penegak hukum, direspons Deputi V Kantor Sekretariat Presiden (KSP) yang membidangi antikorupsi, Rumadi.
Rumadi mengingatkan semua pihak termasuk kelompok masyarakat sipil untuk tidak terlalu sensitif berlebihan terhadap calon dimaksud.
Baca Juga:
KSP Kawal Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Rico Pasaribu
"Soal profesi tertentu yang seolah-olah mendapatkan karpet merah istilahnya tadi, terkait aparat penegak hukum, kemudian soal rekam jejak, kami perhatikan betul betul concern ini," ujar Rumadi dalam diskusi 'Menakar Kerja Pansel KPK 2024' yang digagas oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Jumat (9/8).
"Tapi mungkin kita juga jangan terlalu over sensitif terhadap satu profesi penegak hukum," sambungnya.
Rumadi menyarankan kelompok masyarakat sipil untuk terus mengidentifikasi, memberi tahu dan menyebarluaskan rekam jejak para kandidat capim KPK ke masyarakat luas.
Baca Juga:
Moeldoko Ungkap Perbedaan soal Kratom dan Arahan Jokowi ke BRIN
"Kalau orang yang punya latar belakang hukum dia punya reputasi baik, justru orang seperti itu yang menurut saya ke depannya kita butuhkan," ucap dia.
"Nah, dalam konteks inilah kami memandang penting tracking yang dilakukan masyarakat sipil, dan saya kira teman-teman di pansel juga pasti akan mendengar," sambungnya.
Sebelumnya, ICW menyoroti 40 persen atau 16 orang capim KPK yang dinyatakan lolos seleksi tertulis mempunyai latar belakang aparat penegak hukum baik aktif maupun purnatugas.
