"Dimensi
pemerintahan sipil di daerah juga perlu dilakukan pendalaman terkait ini, soal
fragmentasi politik dan orientasi lokal," kata dia.
Abetnego
juga menyampaikan, pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19
maupun vaksinasi didasarkan pemetaan institusi tersebut memiliki jaringan pusat
kedokteran serta kesehatan luas serta sumber daya manusianya.
Baca Juga:
Soal Capim KPK Berlatar Penegak Hukum, KSP: Jangan Over Sensitif
Hal itu
juga melalui perhitungan pembiayaan.
"Distribusi
logistik kita, mau enggak mau, ngandalin TNI. Kemudian, sumber tenaga kesehatan, salah
satu yang banyak itu di TNI dan Polri. Ada aspek memberdayakan tanpa
menggerakkan pembiayaan yang besar untuk merekrut tenaga baru," ujarnya.
Dia
juga menyebut, persoalan data pun terus menjadi perhatian Presiden.
Baca Juga:
KSP Kawal Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Rico Pasaribu
Menurutnya,
permasalahan data kasus maupun kematian akibat Covid-19 juga kerap bermasalah di
daerah karena persoalan politik.
Menurutnya,
ada problem Pemda menyicil data kasus atau kematian agar citra daerahnya
seolah-olah bagus.
"Kita
itu bukannya tidak tahu problem data itu ada, tetapi Presiden itu nanya kok
bisa data itu bermasalah. Harusnya kan dari kabupaten, dari provinsi itu bisa
nyambung tetapi ada dimensi politik di tingkat lokal. Bagaimana kepentingan
lokal yang menyicil data supaya image daerahnya bagus akhirnya kurvanya
lama," ucapnya. [dhn]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
