“Jadi tidak one man show, tidak satu negara saja, tapi menjadi hal yang bersifat common, bersama dihadapi Indonesia dan negara-negara pulau dan kepulauan di AIS Forum itu,” tuturnya.
Menurut Alex, pemerintah Indonesia sudah memiliki kebijakan yang selaras (inline) dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir dan kepulauan. Kebijakan itu dinilai merupakan wujud kematangan pengelolaan di bidang perikanan dan kelautan yang telah berjalan selama 24 tahun sejak 1999 lalu, sejak dibentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga:
BMKG Kalsel Intensifkan Edukasi Masyarakat Terkait Peningkatan Suhu Signifikan Lima Dekade Terakhir
“Contohnya dengan adanya penurunan jumlah tangkapan maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang membatasi alat tangkap yang dapat digunakan, membatasi lokasi penangkapan ikan dan mengatur waktu penangkapan ikan,” pungkas Alexander.
Dalam forum yang sama, Perwakilan AIS Youth Conference 2023, Engel Laisina, menekankan pentingnya aksesibilitas yang mudah bagi kawasan pedesaan baik di pesisir maupun area pulau dan kepulauan.
“Mengapa itu penting, karena kawasan pedesaan itu yang paling banyak menerima dampak dari perubahan iklim. Nah, saya melihat selama ini upaya-upaya pencegahan atau penanggulangan perubahan iklim hanya ramai di kota-kota saja, sementara yang paling terdampak adalah desa desa,” kata Engel.
Baca Juga:
Buka Indonesia International Sustainability Forum 2024, Presiden Jokowi Sampaikan Strategi Penanganan Perubahan Iklim
Maka itu, kata Engel, dalam KTT AIS Forum 2023 nanti dirinya berharap semua perwakilan yang hadir bisa berbagi ilmu dan pengalaman dalam menghadapi serta mengatasi persoalan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Demikian dilansir dari laman setkabgoid, Sabtu (7/10).
[Redaktur: JP Sianturi]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
