Henry mengungkapkan bahwa langkah ini sejalan dengan dukungan penuh dari Ketua Umum DPP Bapera, Fahd A Rafiq, dan seluruh jajaran organisasi yang siap mengawal setiap program strategis yang mendukung visi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Ia juga menyinggung pentingnya stabilitas politik serta dukungan moral terhadap para pejabat negara yang sedang berupaya membenahi sektor energi dan pertambangan dari praktik ilegal.
Baca Juga:
Bangun Sinergitas, DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya Silaturahmi dengan Polres Raja Ampat
“Tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum di sektor ESDM perlu diapresiasi karena berdampak langsung pada keberlanjutan alam dan sosial-ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Henry bahkan menyatakan bahwa Bapera siap menjadi barisan terdepan dalam menghadapi pihak-pihak yang mencoba mengganggu atau menyerang kebijakan pemerintah yang sah.
“Bapera siap berada di garda terdepan dan siap pasang badan jika ada yang coba-coba mengusik atau mengganggu posisi pemimpin yang sedang menjalankan kebijakan nasional untuk kemaslahatan rakyat,” tegas Henry.
Baca Juga:
Kolaborasi Bersama RSUD, GMB Raja Ampat Sukses Gelar Aksi Donor Darah Jelang Hut Ke-3
Sebagai akademisi dan tokoh nasional, Henry juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan dialogis dalam menyelesaikan sengketa tambang.
Ia menyebut bahwa penyelesaian di Raja Ampat dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, hingga pelaku industri.
“Pendekatan yang diimplementasikan mencerminkan sikap tegas namun tetap mengedepankan dialog dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, serta pelaku industri sehingga solusi terbaik dari yang baik yang didapatkan,” tuturnya.
