WAHANANEWS.CO, JAKARTA - Larangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut retreat di Magelang menjadi sorotan sejumlah pihak.
Bahkan, ada yang menilai jika instruksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap perintah Prabowo yang ingin mengumpulkan ratusan kepala daerah dalam retreat di Akademi Militer, Magelang.
Baca Juga:
Pemerintah Indonesia Perkuat Kerja Sama Ekonomi Strategis dengan Tiongkok Lewat Dua Memorandum Baru
"Relasi Mega - Prabowo dipertaruhkan karena politik nasi goreng yang sempat muncul bisa layu sebelum berkembang,” ujar Pengamat politik Agung Baskoro dikutip dari kompas.com, Jumat (21/2/2025).
“Karena dari sisi Prabowo, tak berangkatnya kader-kader PDIP dianggap 'melawan' perintah Presiden,” ujar dia.
Namun demikian, lanjut Agung, arahan Megawati tersebut bisa jadi dilancarkan dalam rangka menjaga posisi tawar PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo.
Baca Juga:
Dukung Solusi Dua Negara, Prabowo Buka Peluang Normalisasi dengan Israel
Sementara itu, Agung juga menyayangkan apabila kepala daerah dari PDI-P memutuskan untuk tidak ikut retreat. Ia mengingatkan, kepala daerah yang sudah menjabat tidak hanya dimiliki oleh partai politik, tetapi harus mengutamakan kepentingan publik.
“Karena para kepala daerah yang telah dipilih ini sesungguhnya tak lagi seutuhnya milik PDIP. Menimbang setelah mereka mendaftar dan berkampanye, saat itu pula kepentingan publik mengemuka sebagai pemegang saham politik terbesar," kata Agung.
Sebelumnya, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
