“Ini artinya, PEKKA aman mendapat BLT dana desa. Akses yang selama ini kurang bagi PEKKA alhamdulillah dengan kebijakan BLT ini PEKKA mendapatkan porsi yang cukup bagus,” ujarnya.
Feminisasi BLT Dana desa juga untuk membantu menaikkan proporsi PEKKA dalam penyaluran BLT Dana Desa yang semakin meningkat dari 2,41 juta di 2022 menjadi 2,85 juta di 2022.
Baca Juga:
BRIN Serahkan 4.000 Aset Barang Milik Negara
Persentase jumlah PEKKA di atas 50 persen dalam BLT dana desa berada di Banten, Sumbar, Jatim, NTB, Jabar. Sementara persentase PEKKA di atas 30 persen pada 32 provinsi dari 33 provinsi atau setara 97 persen.
“Mungkin nanti akan kita dalam di lima provinsi ini, kenaikannya sampai di posisinya di atas 50 persen ini memang posisi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, nah kalau tidak, ada peningkatan yang signifikan justru menjadi telah menarik,” tandasnya.
“Kenapa di lima provinsi ini posisi PEKKA di atas 50 persen. Tentu dalam upaya untuk menambah pencarian solusi bagi akses-akses untuk PEKKA,” tambah Gus Halim.
Baca Juga:
Pengambilan Sumpah PNS Baru di Kemendes PDTT, Ini Pesan Gus Halim
Terkait dengan persentase KPM BLT dana desa menurut pekerjaan, Penerima BLT Dana Desa adalah keluarga yang membutuhkan, terutama golongan terbawah di desa. Menurutnya, penerima yang dominan ialah keluarga tani dan nelayan. Bahkan, golongan marjinal juga turut serta mendapat BLT Dana Desa.
Petani dan buruh tani mencapai 84 persen, nelayan dan buruh nelayan 4 persen, buruh pabrik 4 persen, guru dan guru agama 1 persen, pedagang dan UMKM 3 persen, serta golongan marjinal lain (pembantu rumah tangga, pemulung dll) 4 persen. [rin]
