"Di sini kita melihat pentingnya
kita percaya pada demokrasi dan selalu berusaha berjalan dalam rambu
demokrasi," kata Agus pula.
Sementara itu, di Myanmar terjadi
pengambilalihan kekuasaan oleh junta militer. Mereka menggulingkan pemerintahan yang
dipilih secara sah melalui pemilu.
Baca Juga:
Pulau Bersejarah Tinian Dihidupkan Lagi, Sinyal Kesiapan AS Hadapi Cina di Pasifik
Kalau pun Tiongkok, sebagai negara
sandaran Myanmar, menggunakan hak veto di PBB untuk membela junta militer
Myanmar, mereka menyesalkan terjadinya kudeta di Myanmar.
"Tapi saya rasa itu bukan
cerminan Tiongkok menyetujui junta. Mereka lebih menjaga manuver perimbangan
tata global. Sementara menghadapi protes politik di Hong Kong, betapa pun lama
dan kerasnya, Tiongkok tetap menggunakan penegakan hukum," kata Agus pula.
Kedua negara tersebut, menurut Agus,
dapat menjadi catatan bagi Indonesia seandainya ada pihak yang memiliki pikiran
untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan militer.
Baca Juga:
Profil Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar: Karier Militer dan Tantangan di Tengah Kasus Way Kanan
"Walaupun dengan dalih untuk
memperbaiki keadaan, pengambilan kekuasaan seperti itu kurang memberikan hasil
untuk menuju keadaan yang lebih baik. Sejarah menunjukkan perbaikan itu tidak
pernah terbukti. Pengambilalihan kekuasaan secara paksa justru menghasilkan
keadaan yang kurang baik dan malah kembali pada garis nol," ujar Agus
Widjojo, menegaskan. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
