WahanaNews.co | Penguatan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Hal ini menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dilakukan untuk menghadapi ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik global yang berdampak pada krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial yang terjadi pada saat ini.
Baca Juga:
Penenun Songket Sambas Manfaatkan KUR Bank Kalbar Syariah untuk Kembangkan Usaha Wastara
Menurutnya, pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas hasil pertanian melalui mekanisme modernisasi taksi alat dan mesin pertanian (Alsintan). Pemerintah juga terus mendorong peningkatan fasilitas pembiayaan bagi petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Upaya yang dapat mendorong ke arah tersebut salah satunya melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian khususnya taksi alat dan mesin pertanian melalui program Kredit Usaha Rakyat," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (18/10/2022).
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas dengan Perbankan guna membahas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Taksi Alat dan Mesin Pertanian di Jakarta.
Baca Juga:
Pemerintah Kalsel dan BLU PIP Tandatangani Kerja Sama Pembiayaan Ultra Mikro
Ia menjabarkan pemerintah telah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian. Petani diharapkan bisa menggunakan fasilitas KUR untuk melakukan penyedia Alsintan dengan bunga sebesar 3% per tahun.
Adapun penyaluran KUR pada 2021 menunjukan hasil yang cukup positif. Ia menjelaskan terjadi peningkatan sebesar 42% (yoy) mencapai Rp 281,9 triliun dan diberikan kepada 7,28 juta debitur. Pertumbuhan KUR tersebut jauh di atas pertumbuhan total kredit perbankan sebesar 5,2% atau pertumbuhan kredit UMKM yang hanya sebesar 3,67% pada tahun 2021.
Sementara di tahun 2022 cukup menorehkan capaian yang juga tergolong baik. Tercatat hingga 30 September 2022, KUR telah disalurkan kepada 5,65 juta debitur dengan realisasi Rp 270,59 triliun atau 72,51% dari target sebesar Rp 373,17 triliun.
