WAHANANEWS.CO, Jakarta – Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan seruan moral menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35 yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026.
Pertemuan yang disebut sebagai Forum Silaturahmi para Kiai tersebut digelar untuk menyikapi dinamika yang berkembang menjelang Muktamar, khususnya terkait proses pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), mekanisme yang berkaitan dengan pemilihan Rais Aam PBNU, Jumat (21/8/2026).
Baca Juga:
Sinyalemen Skandal Kamar Hotel - Stempel Palsu: Menggugat Marwah Muktamar NU ke-35
Mantan Wakil Presiden RI sekaligus salah satu tokoh senior NU, Ma’ruf Amin, mengatakan pertemuan tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap sejumlah isu yang dinilai berpotensi mencederai marwah Muktamar dan tradisi keulamaan NU.
“Pertemuan ini didorong oleh rasa keprihatinan terhadap dinamika yang berkembang menjelang Muktamar, adanya isu-isu yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Ma’ruf Amin dalam pertemuan pers di Jakarta.
Menurut Ma’ruf, Muktamar harus dikembalikan sebagai forum permusyawaratan yang mengedepankan tradisi ulama, adab, akhlak dan kepentingan jamiyah NU, bukan menjadi arena perebutan kepentingan kelompok.
Baca Juga:
Peringatan: Isu Intervensi Presiden Prabowo Subianto Jelang Muktamar NU ke-35(?)
Ia menegaskan, pertemuan para kiai sepuh tersebut tidak dimaksudkan untuk mendukung kandidat tertentu dalam kontestasi kepemimpinan NU.
“Kami ingin membuat seruan moral, tidak untuk kepentingan siapa-siapa, kecuali untuk kepentingan Nahdlatul Ulama supaya Muktamar ini memang Muktamarnya para ulama dan jangan dicederai oleh hal-hal yang tidak terpuji, tidak sesuai dengan akhlaknya para ulama,” katanya.
AHWA Diminta Lahir dari Hati Nurani
Salah satu perhatian utama para kiai sepuh adalah mekanisme AHWA. Dalam tradisi NU, AHWA merupakan forum ulama yang beranggotakan sembilan ulama senior untuk memilih dan menetapkan Rais Aam.
Ma’ruf menilai anggota AHWA harus merepresentasikan ulama yang memiliki kapasitas keilmuan sekaligus integritas moral.
“AHWA itu adalah representasi para ulama untuk memilih Rais Aam, yang lahir mestinya dari hati nurani dan memilih orang yang terbaik, representasi ulama yang terbaik, yang punya selain kapasitas, juga integritas,” ujarnya.
Karena itu, proses pemilihan AHWA dinilai harus dijauhkan dari transaksi, mobilisasi dukungan, tekanan maupun bentuk intervensi lain yang dapat memengaruhi kebebasan para Muktamirin.
Ma’ruf juga menyinggung adanya kekhawatiran mengenai isu campur tangan pihak eksternal, termasuk isu mengenai “restu istana”. Namun, ia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses internal NU.
“Kalau ada isu restu istana misalnya, saya yakin, kita yakin bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu,” kata Ma’ruf.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan NU harus tetap ditempuh melalui mekanisme internal organisasi.
Tujuh Seruan Moral Kiai Sepuh
Dalam maklumat yang dibacakan dalam forum tersebut, para kiai sepuh menyampaikan sejumlah seruan kepada seluruh warga NU, terutama para pemangku amanat organisasi.
Pertama, seluruh pihak diminta menjaga agar Muktamar berlangsung secara sejuk, jujur, adil, berintegritas dan bermartabat.
Kedua, Muktamar ditegaskan bukan sekadar arena untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Forum tersebut merupakan permusyawaratan tertinggi NU yang harus menjunjung adab, akhlak, nilai keulamaan serta tradisi organisasi.
Para kiai sepuh mengingatkan agar Muktamar tidak dicederai transaksi kepentingan, tekanan, manipulasi maupun cara-cara lain yang dinilai merendahkan kehormatan ulama dan marwah jamiyah.
Ketiga, kedaulatan Muktamirin diminta dihormati sepenuhnya. Para peserta Muktamar dinilai memiliki mandat dari struktur NU dan jamaah yang diwakilinya.
“Tidak boleh ada desain, mekanisme, pengkondisian ataupun rekayasa yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kebebasan dan kedaulatan Muktamirin dalam menggunakan hak dan menjalankan amanatnya,” demikian salah satu substansi maklumat tersebut.
AHWA Diminta Tak Jadi Instrumen Perebutan Kekuasaan
Dalam maklumat itu, para kiai sepuh juga menekankan agar AHWA tetap ditempatkan sebagai representasi keulamaan, bukan instrumen perebutan kekuasaan.
Mereka berharap anggota AHWA yang terpilih mencerminkan integritas kealiman, keteladanan, kebijaksanaan dan kewibawaan ulama yang dipercaya Muktamirin.
Para kiai juga menyatakan keprihatinan terhadap munculnya penggalangan dukungan terhadap nama-nama tertentu yang dilakukan jauh sebelum Muktamar.
Menurut mereka, jika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai keulamaan, penggalangan tersebut berpotensi mengubah proses musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik dan transaksi dukungan.
Fenomena tersebut juga dinilai berpotensi mengurangi kemerdekaan PWNU, PjNU maupun PCNU dalam menentukan calon AHWA berdasarkan pertimbangan hati nurani dan kemaslahatan jamiyah.
Usul Perubahan Mekanisme Pengusulan AHWA
Para kiai sepuh selanjutnya mengusulkan perubahan mekanisme pengusulan calon AHWA dalam tata tertib Muktamar.
Mereka meminta agar pengusulan nama calon AHWA tidak dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran peserta Muktamar. Sebaliknya, pengusulan diharapkan dilakukan pada waktu khusus yang mendekati proses penghitungan dan tabulasi.
Dengan mekanisme tersebut, rentang waktu antara penyampaian nama, penutupan penerimaan usulan, penghitungan, tabulasi hingga pengumuman hasil dapat dibuat sesingkat mungkin dan berlangsung dalam satu rangkaian proses.
Para kiai sepuh juga mengusulkan agar AHWA yang terpilih tidak langsung berakhir setelah menetapkan Rais Aam. Mereka mendorong pengembangan fungsi AHWA menjadi lembaga yang turut menjaga, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan internal NU.
Dorong AHWA Jadi Organ Permanen
Menurut maklumat tersebut, AHWA diharapkan dapat menjadi organ permanen di struktur PBNU yang menjalankan fungsi yang lebih luas sepanjang satu periode kepengurusan.
Lembaga tersebut diharapkan dapat berperan sebagai pengawal organisasi sekaligus wadah islah dan tahkim apabila muncul perselisihan di lingkungan NU.
“Kita berharap lembaga AHWA ini setelah Muktamar sampai pada satu periode itu bertugas sebagai Ahlul Himayah Wal Islah wat Tahkim. Ketika ada persoalan di internal, mereka akan memutuskannya,” demikian seruan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Selain itu, para kiai sepuh menyerukan seluruh pihak, termasuk calon, pendukung calon dan pemangku kepentingan di semua tingkatan, agar menahan diri serta mengedepankan akhlakul karimah.
Pada akhirnya, Muktamar NU ke-35 diharapkan menjadi jalan menuju islah dan persatuan. Siapa pun yang terpilih nantinya diminta memperoleh legitimasi kuat dari proses yang bermartabat, sedangkan pihak yang tidak terpilih diharapkan menerima hasil Muktamar.
“Muktamar harus menjadi jalan islah dan persatuan,” menjadi salah satu pesan utama dalam maklumat para kiai sepuh tersebut.
[Redaktur: Teunku Agam Asyura]
