WahanaNews.co | Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebut, Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi sebenarnya tidak setuju dilakukan penyekatan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Presiden menyampaikan tidak perlu ada penyekatan-penyekatan, tetapi diperkuat di ruang publik itu menggunakan PeduliLindungi," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021).
Baca Juga:
30 Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Periode 2024-2029 Dilantik di Rapat Utama
Rapat pemerintah pun digelar dari keinginan Jokowi yang tidak pengin ada penyekatan.
Hasilnya, kata Tito, PPKM Level 3 ditiadakan pada Nataru.
Pemerintah kemudian mengganti kebijakan tersebut dengan dengan pembatasan khusus pada Nataru yang berlangsung pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.
Baca Juga:
Pjs Gubernur Kaltara Togap Simangunsong Gelar Pertemuan Perdana dengan ASN
Menurut Tito, ada satu perbedaan jelas antara PPKM Level 3 dengan pembatasan khusus pada Nataru.
Misalnya, kata eks Kapolri itu, mal hanya bisa memuat 50 persen pengunjung dari total kepasitas ketika PPKM Level 3 diterapkan.
Berbeda hal saat pembatasan khusus diberlakukan.
Mal bisa memuat 75 persen pengunjung dari total kepasitas dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
"Itulah perkembangan yang terakhir dari hasil rapat kemarin di Istana," tutur Tito.
Eks Kapolda Metro Jaya itu menyebut, Kemendagri bakal mengumpulkan kepala daerah menyusul kebijakan pemerintah meniadakan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada periode Nataru.
"Nanti akan ada rapat saya dengan kepala daerah di antaranya membahasa mengenai masalah antisipasi Nataru,” kata Tito. [qnt]
