WahanaNews.co | Menteri Keuangan
(Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, sekitar 32% rumah tangga di
Indonesia kini mengalami kekurangan pangan yang disebabkan oleh terganggunya
sistem logistik dan turunnya daya beli karena kehilangan penghasilan dan
pekerjaan.
Bagi pemerintah, situasi ini merupakan tantangan fundamental yang
berkaitan dengan struktur demografi dan geografi kepulauan.
Baca Juga:
Menkeu Bertemu dengan CEO Freeport, Ini yang Dibahas
"Itulah sebabnya pemerintah sangat serius
mengawal reformasi struktural meski di tengah pandemi," kata Sri Mulyani
di Jakarta, Senin (12/10/2020).
Dia menjelaskan, Indonesia akan berupaya menangani
masalah ketersediaan pangan dengan memperluas wilayah atau membuka lahan
tambahan baru, tidak hanya untuk padi tetapi juga untuk perkebunan
hortikultura.
"Indonesia juga memperkenalkan program food estate (lumbung pangan) sebagai
upaya untuk menciptakan ketahanan pangan jangka panjang bagi Indonesia dengan
meningkatkan produktivitas di luar pulau Jawa," katanya.
Baca Juga:
Menkeu Sambut Kunjungan S&P Global Rating di Kantor Kementerian Keuangan
Dia melanjutkan, investasi pada infrastruktur
teknologi digital juga dipersiapkan agar dapat menciptakan aksesibilitas di
seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok negeri.
"Dengan demikian, produksi dan pasar akan
terhubung dengan cara yang lebih efisien. Semua ini menjadi bagian dari
reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN 2021," katanya.
Dia menambahkan, pemerintah memperluas bantuan sosial
untuk 10 juta penerima manfaat agar mereka dapat memiliki akses keterjangkauan
makanan yang stabil.