WahanaNews.co | Kinerja perekonomian global tengah menunjukkan fluktuasi akibat dampak The Perfect Storm yang memicu peningkatan risiko stagflasi dan resesi di berbagai negara di belahan dunia.
Dinamika global tersebut akan turut berdampak pada stabilitas perekonomian nasional, sehingga penguatan dan kalkulasi terkait upaya memperkuat kinerja berbagai sektor perekonomian perlu dilakukan.
Baca Juga:
Jejak Legendaris Soemitro Djojohadikusumo, Pilar Penting di Balik Karier Prabowo
Untuk mengantisipasi imbas dan mengurangi dampak di berbagai sektor dari dinamika geopolitik baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Indonesia, Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya navigasi kebijakan terutama dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian akibat krisis global di sektor energi dan pangan.
Hal tersebut terungkap dalam perbincangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, saat melakukan pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, beberapa waktu lalu.
”Saya menyambut baik kunjungan dari sahabat saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk membahas berbagai isu penting dan strategis di tingkat global, yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari isu ketahanan pangan, krisis energi, ancaman krisis keuangan di berbagai negara lain, serta sejumlah tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dunia,” ungkap Menko Airlangga.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Usulkan Two-State Solution untuk Akhiri Konflik Gaza dalam Pertemuan dengan AS
Dalam pertemuan empat mata di ruang kerja Menko Airlangga tersebut, kedua Menteri bertukar pikiran mengenai berbagai tantangan saat ini yang berkaitan dengan isu-isu kemandirian ekonomi bangsa, ketahanan nasional, keamanan, dan perkembangan geopolitik dunia.
Selain itu, ketegangan geopolitik yang diikuti pemberlakuan kebijakan proteksionisme di sejumlah negara dinilai mampu menjadi pemicu ketidakpastian pasar keuangan global akibat terganggunya rantai pasokan, hingga berimbas pada tekanan inflasi yang kian mendalam.
Kondisi tersebut juga akan membuat melambungnya harga komoditas yang dapat menimbulkan krisis energi dan pangan global, termasuk bagi Indonesia.
Berlangsung selama lebih dari satu jam, pertemuan tersebut juga membahas mengenai strategi dan sinergi antar Kementerian untuk menghadapi situasi dunia yang masih dibayangi dengan ketidakpastian yang juga sebagai dampak dari perang di Ukraina dan pandemi Covid-19 yang belum usai.
Dalam kesempatan tersebut, kedua Menteri juga sepakat untuk saling bekerja sama sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2022 lalu bahwa semua lembaga negara perlu untuk selalu waspada, selalu hati-hati dan selalu siaga di tengah kondisi dunia yang tidak menentu.
Kedua Menteri juga membahas lebih teknis terkait isu ketahanan pangan, terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo agar para Menteri terus menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pangan.
Untuk turut mengedepankan kemandirian ekonomi bangsa, Pemerintah telah mendorong proyek food estate atau lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Dalam program tersebut, lahan food estate ditanami singkong yang kemudian akan diolah menjadi tepung dan mie hingga sumber energi.
Lebih lanjut, program food estate yang juga dapat dikembangkan sebagai pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara, pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara, dan distribusi cadangan pangan ke seluruh wilayah Indonesia, menjadi respons Pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau, sehingga mampu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pertemuan kedua Menteri yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi wujud upaya konkret Pemerintah dalam memformulasikan kebijakan yang mampu meningkatkan ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan terkini serta dapat berimbas langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. [qnt]
