WahanaNews.co |
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut
Binsar Pandjaitan, membeberkan, PT PLN (Persero) akan berhenti membangun Pembangkit
Listrik Bertenaga Uap (PLTU) batubara mulai tahun 2023.
Hal itu diungkapkannya ketika
membuka Forum Perubahan Iklim Tri Hita Karana, Rabu (23/6/2021) lalu.
Baca Juga:
PLN dan Pemkot Operasikan SPKLU Khusus Angkot Berbasis Listrik di Kota Bogor
"PLN, sebagai perusahaan
energi milik negara, telah memutuskan untuk memoratorium pembangunan baru
pembangkit listrik bertenaga batu bara dalam perencanaan mereka, mulai tahun
2023," kata Luhut, dalam keterangan resminya, Kamis (24/6/2021).
Luhut mengatakan, Indonesia
kini menetapkan target nol emisi karbon (net
zero carbon emission) pada tahun 2060, dengan syarat dan ketentuan yang
berlaku.
Untuk itu, pemerintah ke
depannya akan fokus dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Baca Juga:
PLN Operasikan SPKLU Khusus Angkot Listrik di Kota Bogor
Untuk itu, dalam forum
tersebut Luhut juga membeberkan bahwa Amerika Serikat (AS) akan bekerjasama
dalam mencapai target nol emisi karbon.
"Kerjasama dalam
pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan akan menjadi prioritas
utama dalam hubungan AS-Indonesia ini," papar Luhut.
Adapun kerjasama antara
Indonesia-AS nantinya mencakup topik pemodelan energi, transisi dari energi
fosil, teknologi energi bersih, dan energi bersih tingkat lanjut melalui
kolaborasi government to government
(G to G), dan lebih luas lagi terkait dengan investasi dan kemitraan.
Bentuk konkretnya,
berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan percontohan sub-nasional untuk
nol emisi karbon bersih, misalnya untuk kawasan Bali.
"Dalam semua upaya ini,
kebutuhan akan perubahan dan inovasi teknologi serta pembiayaan transisi adalah
yang utama. Perubahan teknologi kewirausahaan dan keuangan yang inovatif
sebagai kunci untuk mengubah ekonomi kita menjadi Natural Capital Carbon and Communities Superpower. Kami berencana
untuk meluncurkan pusat keunggulan dalam teknologi dan keuangan selama masa G20
di tahun 2022," terang Luhut.
Dalam upaya mencapai target
nol emisi karbon di 2060, kata Luhut, pemerintah butuh kontribusi sektor swasta
dalam inovasi teknologi.
Ia pun mengajak pelaku usaha
swasta mau memberi andil dalam target ini.
"Kami juga membutuhkan
sebuah pusat seperti centre of future
knowledge yang akan fokus pada peran alih teknologi, R&D oleh investasi
swasta dengan akademisi dan penelitian global terkemuka dalam mewujudkan masa
depan yang bahagia dan berkelanjutan di Indonesia," imbuh dia. [qnt]