WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kedaulatan sektor pos dan telekomunikasi nasional dinilai sangat penting, sebab setiap paket pos tidak hanya sekadar membawa barang, melainkan juga menyimpan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa dimanfaatkan pihak asing bila tidak dikelola dengan baik.
Hal itu ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, saat bertindak sebagai inspektur upacara Peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 yang digelar di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).
Baca Juga:
Menkomdigi Sambut Baik Kongres Persatuan PWI : Momentum Akhiri Dualisme
“Setiap paket yang bergerak membawa data, membawa harapan, membawa pesan, dan juga pola konsumsi masyarakat. Ini harus menjadi sebuah kebaikan dan kebermanfaatan bagi bangsa. Jika sektor ini tidak berdaulat, data tersebut bisa menjadi celah strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar,” kata Menkomdigi.
Meutya menekankan bahwa layanan pos memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat.
Ia mencontohkan bagaimana pekerja migran mengirim uang ke keluarganya di kampung halaman, pedagang kecil memanfaatkan penjualan daring, hingga siswa di pelosok yang sangat bergantung pada kiriman buku pelajaran.
Baca Juga:
Meutya Hafid Dorong Disabilitas Jadi Motor Inovasi dalam Transformasi Digital Nasional
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan sektor pos sehingga Indonesia dipercaya menjadi anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) periode 2025–2029 pada Kongres Universal Postal Union (UPU) ke-28.
“Kesempatan ini harus kita manfaatkan untuk menjadi bagian dari ekosistem pos global dan ikut menentukan arah pos global, selain juga tentu menguatkan industri pos di dalam negeri,” ujarnya.
Namun demikian, Menkomdigi juga mengingatkan bahwa perjuangan digitalisasi masih panjang.
