WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya memberikan waktu hingga 31 Januari bagi instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan usulan kebutuhan formasi CASN 2024. Azwar mendorong instansi pemerintah memprioritaskan penataan tenaga non ASN/honorer.
"Instansi pemerintah silakan mengonsolidasikan usulan formasi pada platform formasi.menpan.go.id. Diharapkan usulan kebutuhan ASN memprioritaskan penataan tenaga non-ASN," kata Azwar dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (23/1/2024).
Baca Juga:
APDesi Minta Pj Wali Kota Subulussalam Cairkan Honor Perangkat Desa
Azwar mengatakan, Kementerian PAN-RB sebelumnya telah menyampaikan surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah terkait Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024.
Ia mengatakan, melalui surat tersebut, PPK diimbau untuk mengusulkan jumlah kebutuhan CPNS dan PPPK tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan format terlampir pada aplikasi e-formasi.
Azwar mengatakan, jumlah kebutuhan yang disampaikan di e-formasi akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024.
Baca Juga:
Kontroversi Kelakuan Mantan Mentan SYL dalam Penempatan Pegawai dan Keluarga
"Kementerian PAN-RB akan menetapkan jumlah formasi nasional dan instansi. Selanjutnya akan ditetapkan panduan penyusunan rincian formasi,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengungkapkan, untuk mendorong optimalisasi usulan formasi, di awal tahun 2024 Kementerian PANRB telah melakukan sejumlah bimbingan teknis terkait pengadaan ASN 2024 kepada instansi pusat dan daerah.
Selain itu, Kementerian PANRB juga mengadakan sosialisasi terkait Jabatan Pelaksana ASN di Instansi Pemerintah.
“Karena CASN 2024 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi instansi pemerintah mendapatkan informasi yang komprehensif dan bisa mengoptimalkan usulan formasi di masing-masing K/L/D,” kata Aba.
Aba mengatakan, optimalisasi pengisian formasi dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan PNS dan PPPK riil di masing-masing K/L/D. Selain itu, kualifikasi pendidikan dan jabatan pada unit kerja pun wajib dipetakan.
“Instansi pemerintah juga diharapkan dapat memetakan tenaga non-ASN sesuai dengan unit kerjanya seoptimal mungkin,” ucap dia.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, pemerintah membuka 2,3 juta formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Seleksi CASN tersebut akan dilakukan sebanyak 3 kali.
"Untuk mengakomodir formasi tersebut, BKN melaksanakan seleksi CASN 2024 dilakukan sebanyak 3 periode,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam keterangan tertulis melalui laman resmi BKN, Kamis (18/1/2024).
Haryomo mengatakan, pengumuman dan seleksi administrasi Seleksi CPNS dan Seleksi Kedinasan pada periode pertama akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
