WAHANANEWS.CO – Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyampaikan apresiasi terhadap capaian Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) yang telah berhasil membentuk lebih dari 71 ribu Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih hingga Mei 2025.
Namun, organisasi relawan ini juga mengingatkan agar pembangunan ekonomi desa tidak hanya fokus pada sektor usaha dan pemberdayaan ekonomi, tetapi turut melibatkan penanganan masalah lingkungan, terutama pengelolaan sampah, sebagai bagian dari sistem koperasi yang berkelanjutan.
Baca Juga:
Tak Cukup Infrastruktur, MARTABAT Prabowo-Gibran Minta Pemerintah Cetak SDM Lewat SMK Pengolahan Sampah dan Energi
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai capaian pemerintah melalui program Kopdes Merah Putih merupakan langkah maju yang strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat di akar rumput.
Meski demikian, Tohom menekankan bahwa keberhasilan koperasi tidak semata diukur dari jumlah yang terbentuk, melainkan dari sejauh mana koperasi mampu menjawab persoalan nyata di desa, termasuk tata kelola lingkungan.
“Pembentukan koperasi jangan hanya berorientasi pada simpan pinjam atau produksi ekonomi. Desa juga menghadapi persoalan serius seperti pengelolaan sampah, air bersih, dan energi. Karena itu, koperasi harus menjadi pusat inovasi ekonomi hijau yang memberdayakan warga sekaligus melindungi lingkungan,” tegas Tohom, Rabu (29/10/2025).
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Seluruh Pemerintah Desa Bentuk Tim Kreativitas ‘Olah Sampah Jadi Kerajinan Tangan’
Ia mengingatkan bahwa keberadaan 71 ribu koperasi desa bisa menjadi kekuatan besar untuk mendorong ekonomi sirkular di tingkat lokal, misalnya dengan membangun unit usaha pengelolaan sampah terpadu atau bank sampah berbasis koperasi.
“Kalau 10 persen saja dari koperasi desa itu mengelola sampah organik dan plastik, Indonesia akan memiliki gerakan ekonomi hijau terbesar di Asia Tenggara,” ujarnya.
Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini menambahkan bahwa integrasi isu lingkungan dalam struktur koperasi desa akan mendukung target nasional dalam pengurangan emisi karbon.
Ia menilai peran koperasi sebagai agen perubahan sangat relevan di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan perubahan iklim.
“Pemerintah seharusnya tidak hanya menargetkan angka pembentukan koperasi, tapi juga kualitasnya. Koperasi yang sukses adalah yang mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat dan ekosistemnya. Dengan cara ini, desa bisa menjadi contoh ekonomi hijau berbasis komunitas,” ungkap Tohom.
Lebih lanjut, Tohom mendorong Kemenkop agar bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengintegrasikan program energi terbarukan dan pengelolaan sampah dalam kebijakan koperasi.
“Kalau koperasi desa mampu menghasilkan listrik dari biogas atau mengelola limbah jadi bahan bakar alternatif, ini bukan hanya efisiensi energi, tapi kemandirian nasional yang nyata,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyebut bahwa pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih melibatkan tidak kurang dari 200 unsur masyarakat di setiap desa, termasuk pemuda, perempuan, tokoh adat, dan perangkat desa.
Budi Arie menegaskan, koperasi diharapkan menjadi agregator dan akselerator ekonomi lokal berbasis gotong royong, sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
