WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menegaskan bahwa berbagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dijalankan pemerintah harus mampu memberikan dampak yang luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Program-program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan perubahan signifikan dalam jangka panjang.
Baca Juga:
Pemerintah Dorong Partisipasi Publik Lewat SKM dan SP4N-LAPOR! untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan
Sebagai tindak lanjut atas arahan tersebut, Kementerian PANRB bersama Kementerian Sekretariat Negara melakukan pembahasan mendalam terkait langkah-langkah strategis dalam membangun arsitektur kebijakan yang terintegrasi.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif, terarah, dan saling mendukung.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa keberhasilan serta keberlanjutan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden sangat bergantung pada penerapan pendekatan collaborative governance dan network governance.
Baca Juga:
Pemerintah Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Optimal Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026
Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat bergerak selaras dalam satu arah kebijakan, terhubung satu sama lain, serta tidak berjalan secara parsial.
“Kementerian PANRB dan Kementerian Sekretariat Negara sebagai aktor dalam Strategic Diamond ingin memastikan adanya sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden, sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat, kolaborasi lebih kuat, dan program pembangunan terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Menteri Rini usai rapat dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Juri Ardiantoro, di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Lebih lanjut, Menteri Rini menilai bahwa keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan yang disusun, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem pemerintahan dalam bekerja secara terintegrasi.
Integrasi tersebut mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari perencanaan program, penganggaran, pengendalian pelaksanaan, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dalam konteks ini, penerapan network governance menjadi kunci penting, di mana setiap instansi pemerintah berperan sebagai bagian dari jejaring yang saling terhubung dan menguatkan.
Dengan pendekatan tersebut, tanggung jawab atas hasil pembangunan tidak lagi dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintahan.
“Berbagai program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan hanya bisa berhasil bila dijalankan secara kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” jelas Menteri Rini.
Menteri Rini juga mengingat kembali pesan Presiden yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Birokrasi dituntut menjadi lebih responsif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan tidak berbelit-belit.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dukungan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan memiliki kesiapan untuk menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan pemerintahan.
Penguatan kapasitas ASN dinilai menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan berbagai program prioritas nasional.
“Sinkronisasi kebijakan terkait pengelolaan SDM ASN pun menjadi hal krusial yang kami cermati bersama untuk memastikan SDM yang mendukung kesuksesan program prioritas pembangunan bisa dikelola dengan baik,” pungkas Rini.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
