WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pemerintah akan segera memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada bulan ini.
Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan penanganan pascabencana sesuai arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Natal Nasional 2025: Menyapa Mereka yang Menderita dan Berkekurangan
Kepastian dimulainya pembangunan hunian tetap itu disampaikan Maruarar Sirait usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait tindak lanjut arahan Presiden dalam percepatan penanganan bencana.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan berlangsung pada Rabu (17/12/2025).
Dalam forum koordinasi tersebut, Menteri PKP melaporkan bahwa upaya percepatan dapat dilakukan berkat kuatnya sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan berbagai elemen masyarakat.
Baca Juga:
RISHA Disiapkan, PKP Percepat Penanganan Hunian bagi Warga Terdampak Banjir Bandang
Menurutnya, koordinasi intensif terus dilakukan agar proses pembangunan hunian dapat segera direalisasikan meski situasi di lapangan masih berada dalam fase tanggap darurat.
“Tadi malam kami sudah rapat bersama Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Kepala BPKP, Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Sekda Aceh. Ini menunjukkan koordinasi berjalan sangat intens dan cepat,” ujar Maruarar Sirait.
Maruarar menegaskan, pada tahap awal pemerintah telah menyiapkan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap yang siap dikerjakan dalam waktu dekat.
Pembangunan tersebut tidak lagi bersifat sementara, melainkan hunian permanen yang ditujukan untuk memulihkan kehidupan masyarakat terdampak secara berkelanjutan.
“Per hari ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan hunian sementara, tapi hunian tetap. Doakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah mulai membangun,” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan 2.603 unit hunian tetap tersebut sepenuhnya didukung melalui pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dari total tersebut, sebanyak 2.500 unit berasal dari dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya bersumber dari dana pribadi Menteri PKP.
Pada tahap awal, pembangunan akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara dengan target pelaksanaan groundbreaking pada minggu ini.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial masyarakat, sehingga warga terdampak bencana dapat segera kembali memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan bermartabat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP juga menyoroti pentingnya fleksibilitas regulasi dalam situasi kebencanaan, tanpa mengesampingkan prinsip hukum dan akuntabilitas.
Menurutnya, kebijakan yang terlalu kaku justru dapat memperlambat proses bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat.
“Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya. Saya sudah mengusulkan kepada Menko PMK agar segera dilakukan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta koordinasi dengan BPK dan BPKP, supaya persoalan aturan lahan bisa terkonsiliasi dengan cepat. Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat, karena itulah arahan Presiden,” jelasnya.
Terkait penentuan lokasi relokasi hunian tetap, Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah menetapkan tiga kriteria utama. Pertama, kepastian hukum lahan yang tidak bermasalah.
Kedua, aspek teknis yang menjamin lokasi aman dari potensi bencana seperti banjir dan longsor.
Ketiga, pertimbangan sosial dan ekonomi masyarakat agar relokasi tidak memutus mata pencaharian dan akses layanan dasar.
“Rumah itu bukan hanya bangunan. Kehidupan ikut berpindah. Karena itu harus dipikirkan akses anak-anak ke sekolah, tempat kerja orang tua, pasar, dan layanan dasar lainnya. Ekosistem kehidupan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama,” tegas Maruarar Sirait.
Menutup keterangannya, Menteri PKP mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan doa dan dukungan agar proses pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
“Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia. Bulan ini kita mulai membangun hunian tetap bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana, sesuai arahan Presiden,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
