Selain itu, proyek-proyek tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yaitu berasal dari 2 atau lebih negara anggota G20, berdampak global, memiliki mekanisme pendanaan yang jelas, bukan merupakan duplikasi dari forum yang lain, dan bukan merupakan proyek “recycled”.
Sesmenko Susiwijono turut mengungkapkan bahwa tantangan lain muncul akibat meningkatnya tensi geo-politik setelah konflik Ukraina-Rusia, yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan. Untuk merespon secara cepat hal tersebut, Sekjen PBB telah membentuk Global Crisis Response Group (GCRG) yang menetapkan 6 Kepala Negara/ Pemerintahan, salah satunya Presiden Republik Indonesia.
Baca Juga:
Rusia: Presidensi Indonesia Sukses Jaga G20 Tanpa Politisasi
Dalam konteks Presidensi G20, berbagai pembahasan di tingkat Engagement Group, Working Group, dan Ministerial Meeting, berfokus pada 3 hal yang menjadi pilar utama Presidensi G20 ditambah dengan masalah pangan. Terkait dengan krisis energi dan krisis pangan, sudah terdapat berbagai rekomendasi yang telah dibahas dalam berbagai Working Group. Untuk krisis pangan dibahas dalam Agriculture Working Group dan untuk krisis energi dibahas dalam Energy Transitions Working Group.
“Posisi Indonesia kebetulan dua-duanya, yaitu selaku GCRG dan Presidensi G20 sudah pasti akan mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai champions dari GCRG dan sebagai Presidensi G20 untuk berkontribusi nyata di dalam memimpin berbagai pembahasan dalam rangka mengambil langkah-langkah solusi untuk menyelesaikan krisis pangan dan energi di tingkat global ini,” tutup Sesmenko Susiwijono.[zbr]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
