WAHANANEWS.CO, Jakarta - Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali diseret dalam pusaran dugaan korupsi kuota haji 2024, dan ia memilih meresponsnya dengan nada tenang namun tegas.
Joko Widodo menilai penyebutan namanya dalam berbagai perkara hukum sebagai hal yang lazim dialami seorang presiden.
Baca Juga:
Eggi Sudjana Puji Akhlak Jokowi, Kasus Ijazah Palsu Berakhir SP3
“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya,” kata Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa ketika masih menjabat presiden, seluruh program kerja menteri memang berada dalam koridor kebijakan dan arahan kepala negara.
Menurut Jokowi, kebijakan, arahan, dan perintah presiden merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang tidak terpisahkan.
Baca Juga:
Ini Pernyataan Lengkap ReJO Terkait Pertemuan Eggi Sudjana dan Jokowi
“Karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” jelasnya.
Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak pernah sekalipun memberikan arahan yang berkaitan dengan praktik korupsi.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada,” tegas dia.
Nama Jokowi kembali mencuat setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara kuota haji 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026).
Dito menyebut penyidik mendalami keterkaitan kunjungan kerjanya bersama Jokowi ke Arab Saudi pada 2022.
“Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi,” kata Dito.
Ia menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendampingi Jokowi dan seluruh keterangannya telah disampaikan secara rinci kepada penyidik.
“Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail dan semoga bisa membantu KPK yang sedang menyelesaikan perkara ini,” ujarnya.
Dito menuturkan agenda kunjungan itu mencakup forum internasional serta pertemuan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.
Ia menyebut Pemerintah Arab Saudi kala itu tertarik menjalin kerja sama di sektor olahraga yang ditandai dengan rencana penandatanganan nota kesepahaman.
“Jadi itu pas bilateral dengan waktu itu Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, waktu itu masih Putra Mahkota, tapi sudah Perdana Menteri,” tuturnya.
Menurut Dito, dalam pertemuan tersebut Jokowi dan Mohammed bin Salman membahas berbagai isu strategis.
Ia menyebut topik yang dibicarakan meliputi investasi, Ibu Kota Negara, serta pelayanan haji bagi jemaah Indonesia.
“Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS,” kata Dito.
Ia menegaskan tidak ada pembahasan spesifik mengenai kuota haji dalam pertemuan tersebut.
“Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji,” ujarnya.
Dalam pemeriksaan itu, Dito juga mengakui penyidik menanyakan keterkaitan biro perjalanan haji Maktour Travel dengan perkara kuota haji.
“Ya pastinya ada lah, kebetulan kan Pak Fuad itu bapak dari istri saya,” ucap Dito.
Ia memastikan dirinya tidak berada di rumah pribadi pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, saat KPK melakukan penggeledahan.
“Saya tidak di lokasi, yang ada waktu itu masih istri saya,” katanya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
