WahanaNews.co | Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, Presiden Joko Widodo akan menuntaskan berbagai masalah HAM di Papua.
Jokowi dalam pidatonya ketika membuka Pekan Olahraga Nasional XX Papua pada Sabtu (2/10/2021) lalu menekankan persatuan dan kesetaraan di Bumi Cendrawasih.
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
Akan tetapi, tidak menutup mata bahwa masalah HAM di Papua masih sering terjadi pelanggaran.
Bahkan beberapa hari lalu, salah seorang penonton di PON XX Papua diamankan pihak kepolisian karena diketahui mengenakan aksesoris dan pakaian dengan simbol bintang Kejora.
Menurut Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut terlalu berlebihan. Lantaran, mengenakan atribut simbol bintang kejora bukanlah suatu tindakan yang melanggar hukum.
Baca Juga:
Langkah Pengamanan Menjelang Pilkada Serentak, Asistensi Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya
"Ya kalau dalam HAM, sebuah tindakan harus manifest dulu baru boleh dilarang. Kalau sebuah simbol dikaitkan dengan jatuhnya jiwa itu terlalu jauh," ujar Asfinawati dalam program "ROSI" Kompas TV, Kamis (7/10/2021).
Asfinawati menambahkan, masih ada tindakan represif dari pihak kepolisian ketika terjadi demonstrasi di Papua.
Tak jarang pula beberapa tokoh kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara.
Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk memberitahu Kapolri bahwa tidak semua demonstrasi yang dilakukan di Papua merupakan makar.
"Saya harap Pak Jokowi bisa meminta Kapolri untuk tidak memukul rata demonstran di Papua dengan tuduhan makar. Karena masyarakat Papua yang kritis, tidak semua ingin merdeka," imbuh Asfinawati.
Sementara itu Frida Kelasin, anggota DPRD Papua Barat periode 2014-2019 berharap, berbagai masalah HAM dan diskriminasi yang terjadi bisa diselesaikan dengan dialog dan bukan dengan perdebatan.
"Ini pekerjaan negara yang harus diselesaikan. Karena ini bukan sebuah barang baru yang harus diperdebatkan melainkan harus diselesaikan," kata Frida.
Terpisah, menurut Juru Kampanye Hutan Papua, Greenpeace Indonesia Nicodemus Wamafma, masalah di Papua tidaklah hanya HAM dan diskriminasi.
Ia pun menjabarkan berbagai masalah yang harus diselesaikan Presiden Jokowi dan pemerintah pusat di tanah Papua.
"Yang pertama, Pak Presiden Jokowi buka dialog dengan warga Papua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu," kata Nico.
"Kedua, pembangunan harus didasarkan dari kebutuhan warga Papua. Ketiga, berikan hak hutan Papua. Dan keempat, hentikan investasi yang merusak masa depan Papua sehingga Papua bisa semakin lebih maju," jelasnya.
Menanggapi berbagai masalah yang ada di Papua, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin kembali menekankan komitmen Jokowi tentang persatuan dan kesetaraan di Papua.
Ngabalin yakin, di sisa masa kepemimpinan Jokowi di Indonesia, berbagai masalah di Papua terkait HAM dan diskriminasi akan bisa diselesaikan.
"Beliau sadar bahwa di Papua ada diskriminasi. Dan Pak Jokowi akan menyelesaikan semua masalah HAM di Papua," kata Ngabalin.
"Saya mau bilang bahwa PON Papua adalah spirit untuk menggaungkan pembangunan dari Indonesia Timur. Dan tunggu waktu di masa terakhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi akan menghapuskan diskriminasi di Papua," pungkas Ngabalin. [qnt]
