Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk memberitahu Kapolri bahwa tidak semua demonstrasi yang dilakukan di Papua merupakan makar.
"Saya harap Pak Jokowi bisa meminta Kapolri untuk tidak memukul rata demonstran di Papua dengan tuduhan makar. Karena masyarakat Papua yang kritis, tidak semua ingin merdeka," imbuh Asfinawati.
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
Sementara itu Frida Kelasin, anggota DPRD Papua Barat periode 2014-2019 berharap, berbagai masalah HAM dan diskriminasi yang terjadi bisa diselesaikan dengan dialog dan bukan dengan perdebatan.
"Ini pekerjaan negara yang harus diselesaikan. Karena ini bukan sebuah barang baru yang harus diperdebatkan melainkan harus diselesaikan," kata Frida.
Terpisah, menurut Juru Kampanye Hutan Papua, Greenpeace Indonesia Nicodemus Wamafma, masalah di Papua tidaklah hanya HAM dan diskriminasi.
Baca Juga:
Langkah Pengamanan Menjelang Pilkada Serentak, Asistensi Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya
Ia pun menjabarkan berbagai masalah yang harus diselesaikan Presiden Jokowi dan pemerintah pusat di tanah Papua.
"Yang pertama, Pak Presiden Jokowi buka dialog dengan warga Papua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu," kata Nico.
"Kedua, pembangunan harus didasarkan dari kebutuhan warga Papua. Ketiga, berikan hak hutan Papua. Dan keempat, hentikan investasi yang merusak masa depan Papua sehingga Papua bisa semakin lebih maju," jelasnya.
