WahanaNews.co | Salah satu staf di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Moko, sewot atau marah-marah dalam webinar yang bertajuk Taman Nasional Komodo & Jurassic Park “Konservasi atau Investasi?”.
Dalam kesempatan itu, Moko tidak terdaftar sebagai pengisi materi.
Baca Juga:
Hutan Mangrove: Ekosistem Penting di Kalimantan Utara untuk Perlindungan Pantai
Adapun, perwakilan KLHK yang mengisi materi dalam webinar tersebut sejatinya adalah Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam Ekosistem (KSDAE), Wiratno.
Moko, sebagai staf Wiratno, dipersilakan untuk berbicara karena sang Dirjen yang meminta waktu khusus kepada moderator untuknya.
Moko lantas meminta moderator untuk kembali menampilkan slide atau salindia salah satu pemateri dari peneliti Sunspirit for Justice and Peace, Venan Haryanto.
Baca Juga:
TNI Siap Bantu Masyarakat Atasi Bencana Akibat El Nino
Moko pun menyatakan, tulisan di dalam slide itu membuat pihaknya tersinggung.
"Bu Lusi [moderator], ada satu slide dari Pak Venan, mohon berkenan dibaca; 'Selamatkan Taman Nasional Komodo dari Kejahatan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan’," ucap Moko dalam webinar itu, yang diakses di YouTube HIMAP UB, Kamis (16/9/2021).
Wiratno pun mempertanyakan maksud dari slide itu dan bergantian mencak-mencak dengan Moko.
Mereka menilai, slide itu berisi tuduhan bahwa KLHK telah melakukan kejahatan lingkungan.
"Apa maksudnya ini?" sahut Wiratno.
"Memang kami penjahat? Kami bukan penjahat, wey!" sambung Moko, dengan nada tinggi.
Dengan nada tinggi lagi, Moko pun meminta kepada pemateri untuk membuat materi yang sopan dan tidak boleh menyinggung KLHK.
"Harus ada kesopanan dalam membuat slide kepada KLHK!" tegasnya.
Setelah kata-kata itu keluar dari Moko, Wiratno juga langsung mengingatkan agar pemateri lebih hati-hati.
Sebab, kata dia, jika sampai kena tegur Komite Warisan Dunia UNESCO, Indonesia akan malu.
"Bikin malu itu. UNESCO bisa tegur itu. Ini kan hoaks. Kalau UNESCO ngomong, itu lembaga internasional. Memalukan kita itu," katanya.
Kemudian, salah satu peserta webinar itu berbicara mengungkapkan kekecewaannya pada Wiratno dan Moko sebagai perwakilan KLHK.
"Bagaimana lembaga pemerintah kok ada mengancam-ancam. Kok bisa di depan mahasiswa. Pemerintah bagaimana dong sudah ditegur UNESCO?" kata peserta webinar itu.
"Bapak [merujuk ke staf KLHK] sepertinya baru gabung, ya? Saya peserta biasa, saya paham dengan penjelasan Pak Venan. Itu ada konteksnya, tapi kok bapak mengancam ini, barang ini. Wakil pemerintah itu harus wise, Pak, dalam menanggapi suara-suara civil society," sambung peserta lainnya.
Ketegangan terjadi dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut.
Moderator webinar itu pun terlihat beberapa kali mencoba menengahi ketegangan yang terjadi.
Venan --peneliti Sunsprit yang slide-nya dipersoalkan staf dan pejabat KLHK-- mengaku emosi yang dilemparkan itu bukan pada tempatnya, dan tak terkait dengan konteks kritik atas upaya konservasi wilayah tersebut.
"Ya sebenarnya begini, mesti harus sabar [KLHK]. Jadi UNESCO sudah keluarkan teguran, jadi sadarlah tidak usah merasa baper dengan kritik yang kita berikan, belajar dari itu, dan mari evaluasi total keseluruhan pembangunan yang ada di kawasan taman nasional," ujarnya, saat dihubungi wartawan, Kamis (16/9/2021).
Wartawan sudah menghubungi Menteri KLHK, Siti Nurbaya, dan Wiratno, untuk menanyakan lebih lanjut permasalahan tersebut.
Namun, baik Siti maupun Wiratno belum menanggapi pesan singkat dan telepon sampai berita ini ditulis.
Diketahui, UNESCO meminta pemerintah Indonesia menghentikan sementara semua proyek infrastruktur di dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo yang berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasa atau Outstanding Universal Value (OUV).
"Mendesak Negara Pihak untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar properti yang berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasanya hingga Amdal yang direvisi diajukan dan ditinjau oleh IUCN," bunyi dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO Nomor 44 COM 7B.9. [dhn]
