Wahananews.co | Moment pasca pandemi menjadi hal untuk tumbuh dan bangkit demi perbaikan ekosistem data melalui One Maps Policy atau Kebijakan Satu Peta demi mendukung tata kelola data perizinan dan perencanaan pembangunan agar memudahkan investasi peningkatan perekonomian negara.
Dengan hal ini Kepala Badan Informasi Geospasial Aria Marifai bersama Deputi bidang Koordinasi pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko perekonomian Wahyu Utomo menjabarkan tentang kebijakan satu Peta, Jakarta (13/09/2022).
Baca Juga:
Tanah Longsor di Padang Lawas, Satu Keluarga Tewas Akibat Hujan Deras
Dalam perencanaan pembangunan baiknya tidak melakukan pembangunan didaerah yang resikonya tinggi, hal tersebut harus tercapture dalam tata ruang, dan tata ruang sudah mempertimbangan masalah untuk bencananya hanya tinggal menggabungkannya. Agar masyarakat bisa tahu didaerahnya apakah rawan banjir atau gunung meletus.
"Kebijakan satu Peta ini memberikan satu informasi yang banyak berkaitan dengan tumpang tindih, tumpang tindih ini muncul ketika kita sudah bisa mengkompilasi dan mengintegrasi peta peta tematik tersebut. Kemudian baru mencari dan mengidentifikasi tumpang tindihnya", Ujar Arif
Fungsi dari peta dasar yang yang digunakan kemudian ditambah peta tematik dari hasil melakukan kompilasi dan integrasi dari hal tersebut jadi ketahuan ada hal yanh tidak seduai terkait adanya overlate atau tumpang tindih seperti hutan, pertambangan, perkebunan itulah fungsi dari mengolah percepatan satu peta.
Baca Juga:
Curah Hujan Tinggi, 3 Desa di Subulussalam Aceh Terendam Banjir Hingga 1,5 Meter
Setelah menyelesaikan 158 peta tematik ini tantangannya lebih berat, mengurai dari tumpang tindih tentu diperlukan sinkronisasi, koordinasi dari setiap kementrian lembaga yang memiliki wali data tersebut yang memiliki tumpang tindih tersebut.
"Akan ada perluasan yang diperuntukan yang mungkin akan berubah menjadi dinamis seperti Hutan, Perkebunan dan luasan sektor yang lain misalnya Sawah atau Kelapa sawit itu akan sangat dinamis", Ujar Wahyu
Dan kita bisa mengontrol, monitoring dan melakukan evaluasi dari dinamika perubahan perluasan kalau kita bisa melakukan kebijakan satu peta ini, lanjutnya
Hal ini ingin mendorong invetasi dengan salah satu alatnya yakni kebijakan satu peta, jika membangun investasi di satu daerah secara ekonomi bagus secara lingkungan juga tidak mengganggu lingkungan tersebut dengan adanya investasi dan untuk mengurangi konflik. [rsy]
