WAHANANEWS.CO, JAKARTA - Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menanggapi terkait keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengeluarkan perintah kepada seluruh kadernya untuk tidak mengikuti kegiatan retreat, yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan Megawati yang mengeluarkan perintah tersebut dinilai akan berdampak kepada kader PDIP yang telah resmi menjabat sebagai kepala daerah. Di satu sisi keputusan Megawati semakin memperjelas posisi PDIP dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Kapolres Binjai Buka Kejuaraan Pencak Silat Open Turnamen Piala Dandim 0203/Langkat
"Ini mempertegas posisi PDIP sebagai oposisi, inikan istilah saya PDIP 'menabuh gendang perang' dengan mengeluarkan instruksi terkait PDIP agar tidak mengikuti retreat itu," ujarnya dikutip dari merdeka.com, Minggu (23/2/2025).
Diketahui, Megawati meminta agar seluruh kepala daerah khususnya kader PDIP agar bersikap 'stand by' sampai ada instruksi lebih lanjut.
Instruksi dari ketum partai berlambang kepala banteng tersebut merupakan respons usai Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena tersandung kasus korupsi dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
Baca Juga:
BPBD Kabupaten Bogor Sebut Ada 1.859 Jiwa Terkena Dampak Bencana dalam Sepekan
Namun demikian, masih ada saja sejumlah kepala daerah dari kader PDIP yang tetap kukuh ikut agenda retreat tersebut.
"Mestinya Ibu Mega lebih bijak sebagai tokoh Bangsa. Mestinya dipisahkan urusan hukum yang dialami Hasto dengan reatret Kepala Daerah," ungkap Iwan.
Iwan menilai, keputusan Megawati melarang kader ikut retreat bakal membawa konsekuensi ke depannya. Terlebih Prabowo saat ini membutuhkan kekompakan dalam menyukseskan program nasional.
