WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah pusat bersama kementerian/lembaga terkait serta berbagai pihak terus mengakselerasi upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) menjelang akhir November lalu.
Salah satu fokus utama pemulihan diarahkan pada penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana. Hingga Rabu (14/1/2026), proses pembangunan hunian sementara masih terus berjalan dengan jumlah unit yang tengah dikerjakan telah melampaui 800 unit.
Baca Juga:
BNPB Percepat Pembangunan 2.299 Huntara untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah kabupaten dan kota di wilayah terdampak telah mengajukan sebanyak 1.077 unit hunian sementara (huntara). Dari total tersebut, sebanyak 865 unit masih dalam tahap pembangunan.
Sementara itu, huntara yang telah rampung dan siap dihuni tercatat sebanyak 27 unit. Rinciannya, 15 unit berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan 12 unit lainnya di Kabupaten Tapanuli Utara.
Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Total penerima DTH tercatat sebanyak 3.489 kepala keluarga (KK).
Baca Juga:
BNPB Laporkan Perkembangan Penanganan Bencana Hidrometeorologi hingga Pertengahan Januari 2026
Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menyiapkan 3.251 rekening penerima. Hingga Selasa (13/1/2026), BNPB mencatat penyaluran DTH telah diterima oleh 1.141 kepala keluarga. Bantuan DTH diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan untuk setiap KK selama jangka waktu tiga bulan.
Bantuan huntara dan DTH ini diperuntukkan bagi keluarga yang rumahnya rusak berat akibat bencana.
Hunian sementara (huntara) di Desa Marsada Aek Latong, Tapanuli Selatan.Huntara ini merupakan transisi hunian sebelum menempati hunian tetap (huntap).
Pemerintah berharap, melalui skema bantuan tersebut, masyarakat terdampak dapat tetap memiliki tempat tinggal sementara yang layak sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap (huntap), sehingga pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat.
Pembangunan hunian tetap juga dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak. Hingga Rabu (14/1/2026), pemerintah daerah mengusulkan pembangunan sebanyak 3.460 unit huntap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 648 unit saat ini telah memasuki tahap pembangunan.
Data Bencana
BNPB turut merilis perkembangan data kebencanaan akibat banjir dan longsor yang dipicu fenomena siklon tropis Senyar di wilayah Sumatra Utara.
Hingga Rabu (14/1/2026), jumlah korban jiwa masih tercatat sama, yakni 264 orang meninggal dunia, 72 orang dinyatakan hilang, serta 10.854 orang masih berada di pengungsian.
Dari sisi status kedaruratan wilayah, sebanyak 14 kabupaten dan kota masih berada pada fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Sementara itu, dua daerah lainnya telah resmi mengakhiri status tanggap darurat. Ke-14 wilayah yang masih berstatus transisi darurat ke pemulihan meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, Batubara, Kota Medan, dan Kota Binjai.
Seiring masih berlangsungnya masa pengungsian dan status kedaruratan di sejumlah wilayah tersebut, pemerintah pusat melalui BNPB terus mengintensifkan pendistribusian bantuan logistik pangan dan non-pangan.
Bantuan disalurkan dari Pos Logistik Kualanamu ke berbagai daerah di Sumatra Utara, termasuk dukungan logistik yang juga menjangkau Provinsi Aceh.
Pada distribusi harian Selasa (13/1/2026), BNPB menyalurkan bantuan sebanyak 1,3 ton melalui jalur udara dan 27,02 ton melalui jalur darat.
Secara kumulatif, sejak pos logistik diaktifkan hingga saat ini, total bantuan yang telah disalurkan mencapai 2.781,56 ton dari total bantuan masuk sebesar 3.023,60 ton. Dengan demikian, persentase distribusi bantuan telah mencapai 91,99 persen.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
