WahanaNews.co | Sejumlah rekanan atau vendor dari Haleyora Power di Kabupaten Garut meradang dengan belum dibayarnya jasa pekerjaan yang telah dikerjakan sejak beberapa waktu lalu.
Bahkan, pembayaran macet tersebut ada yang telah terjadi sejak sembilan bulan hingga satu tahun lebih.
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
Direktur PT Dahlia Mutiara Utama, Bara Sutara, yang menjadi salah satu vendor dari Haleyora Power mengatakan, sudah delapan bulan lebih pihaknya belum menerima pembayaran.
"Ada dua kontrak kerjasama dengan Haleyora Power. Yaitu untuk pekerjaan ICONNET dan pemeliharaan Right Of Way (ROW). Keduanya belum dibayar," ujarnya.
Bara juga menerangkan, pihaknya dan sejumlah vendor lain hingga saat ini menunggu kejelasan terkait pembayaran yang belum dituntaskan oleh Haleyora Power.
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
Padahal para vendor ini sudah berulang kali menanyakan terkait hal tersebut kepada pihak Haleyora Power region 1 Jawa Barat.
"Tapi mereka hanya mengatakan tak berdaya karena pembayaran dilakukan di pusat," ungkapnya.
Bahkan, lanjut Bara, setelah adanya pertemuan dan rekon dengan pihak Haleyora Power pusat, penagihan pun masih belum dapat terealisasi dan tidak membuahkan apa-apa.
"Sistem birokrasi administrasi Haleyora Power ini terlalu berbelit-belit dan panjang. Sehingga berkas harus bolak balik lagi dari awal. Kenapa tidak direvisi secara paralel saja?" katanya.
Sementara itu, Bara juga mengungkapkan, kejadian miris lainnya adalah ketika vendor terlambat membayar gaji karyawan. Bukannya membantu untuk proses pembayaran, pihak Haleyora malah dengan mudah memutuskan kontrak tanpa dasar hukum yang jelas.
"Mereka tidak memikirkan investasi yang sudah vendor keluarkan. Ini sangat merugikan bagi para vendor," katanya.
Bara juga menambahkan, dengan sistem administrasi Haleyora Power seperti ini akan berdampak besar bagi vendor karena cash flow perusahaan tidak berjalan dan mandeg.
"Bahkan pihak Haleyora Power pusat pun tutup mata dengan banyak vendor yang sudah menjadi korban yang sampai saat ini belum dibayar. Hal ini lah yang harus diketahui oleh Pihak Kementerian BUMN dan PLN selaku Holding Company dari Haleyora Power. Agar dilakukan evaluasi mendasar baik dari sisi SDM dan sistem administrasi di tubuh Haleyora Power, sehingga tidak terus bertambah vendor yang menjadi korban," tuturnya. [rsy]
