WahanaNews.co | Pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bakal mengembangkan dan menambah angkutan umum di wilayah perkotaan di seluruh Indonesia guna mengurangi konsumsi BBM.
Pasalnya, saat ini konsumsi BBM didominasi oleh kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) sebesar 97 persen. Sehingga hal tersebut, harus dikontrol supaya tidak semakin parah.
Baca Juga:
Kepala Otorita IKN Katakan Angkutan Umum di Ibu Kota Baru Dirancang Tanpa Sopir
"Penyebabnya ialah dominasi pergerakan masyarakat yang masih dilayani kendaraan pribadi, terutama dalam kawasan perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penggunaan angkutan umum melalui pengembangan bus rapid transit (BRT) dengan skema buy the service (BTS)," kata Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dalam keterangannya, dilansir dari Kompas, Minggu (22/1/2023).
Ia melanjutkan, skema BTS ini hadir dengan tujuan untuk memberikan stimulus terhadap pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, meningkatkan minat terhadap penggunaan angkutan umum, dan untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan.
Hingga kini, upaya membangun angkutan umum perkotaan masih terus dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Pemantapan program yang sudah berjalan dan pengembangannya akan terus dilakukan oleh Kemenhub.
Baca Juga:
9 Orang Luka Luka, Mobil Angkutan Umum di Taput Bawa 8 Pelajar Terbalik
Secara simultan juga akan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk semakin menyempurnakan keberadaan angkutan umum di Indonesia.
“Ke depannya, Kemenhub melalui Ditjen Hubdat akan melakukan berbagai hal untuk menekan konsumsi BBM dengan beberapa cara salah satunya melakukan pendampingan pada kota-kota yang sudah mengembangkan angkutan umum," kata Hendro.
"Sehingga kota-kota terkait akan menemukan cara untuk mengoptimalkan pelayanannya yang ditunjukkan dengan meningkatnya daya angkut dan jumlah penumpang di setiap tahunnya,” lanjut dia.
Usaha lainnya yaitu dengan mendorong serta memfasilitasi pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk duduk bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) agar dapat menemukan langkah bersama dalam memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.
Termasuk, penataan kembali jaringan trayek sehingga masyarakat bisa beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum.
Kolaborasi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan Organda menjadi keharusan agar tercipta kesepahaman, sehingga semua unsur memiliki kemampuan dan kemauan bersama dalam membangun angkutan umum perkotaan, baik dari sisi pembiayaan, kelembagaan, dan manajemen pengelolaan.
"Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir Ditjen Hubdat mempromosikan Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum yang merupakan ajakan moral untuk mengajak masyarakat kembali menggunakan angkutan umum, seperti program public transport day bagi para pegawai di lingkungan pemerintah," kata Hendro lagi.
Untuk di daerah-daerah yang sulit terjangkau karena topografi dan kondisi geografis, Ditjen Hubdat juga menyebut akan terus konsisten dan berkesinambungan melancarkan program angkutan perintis.
Saat ini, tak kurang dari 336 trayek angkutan jalan perintis dan 6 lintasan subsidi perintis angkutan barang yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Antara lain, Aceh, Natuna, Tanjung Selor, Merauke, dan Mimika dengan subsidi di 2022 sebesar Rp 15 miliar.
"Program angkutan perintis ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan menumbuhkan roda perekonomian di masyarakat," kata Hendro.
"Untuk mendukung kelangsungan layanan ini, hadir angkutan barang perintis melalui jalur darat yang melayani perpindahan barang dari dan ke angkutan laut perintis, angkutan penyeberangan perintis, angkutan udara perintis, dan/atau pusat distribusi logistik,” ucapnya lagi. [ast]
