WahanaNews.co | Pemerintah mengebut menyelesaikan proyek perumahan untuk pekerja konstruksi yang bekerja membangun berbagai infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) agar mereka memperoleh tempat tinggal yang layak.
"Kita ingin memanusiakan pekerja yang bekerja di IKN dan untuk itu harus dibangun hunian yang layak," kata Kepala Urusan Unit Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Ari Nugroho saat menerima kunjungan sejumlah media nasional di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu.
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
Dikatakan, pekerja proyek IKN nantinya akan mengerjakan seperti pembangunan istana negara, gedung DPR RI, kementerian, lembaga negara, hingga rumah menteri yang akan menghadirkan hampir ratusan ribu tenaga kerja dari luar wilayah Penajam Paser Utara.
Bangunan yang merupakan bangunan modular ini terdiri dari beberapa menara 4 lantai untuk menampung sekitar 16.000 pekerja. "Akan ditambah untuk ruang rapat dan bangunan pendukung lainnya," katanya.
Hunian pekerja konstruksi yang dibangun di wilayah Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, itu nantinya mengusung konsep Bangunan Hijau seperti dengan mampu menangkap sebanyak mungkin air hujan serta panas matahari menggunakan panel surya.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN
Pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN ini, katanya, merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) 10 Maret 2022 yang meminta agar pelaksanaan pembangunan harus menghindari terjadinya kerumunan baru di lokasi IKN.
Pembangunan infrastruktur di IKN akan memicu mobilisasi tenaga kerja konstruksi (TKK) yang masif dan estimasi jumlah pekerja konstruksi yang akan terlibat dalam pembangunan IKN sebanyak 233.000 orang.
Dikatakan pembangunan hunian pekerja konstruksi tahap awal dimaksudkan sebagai percontohan hunian bagi pekerja maupun tenaga pendukung yang perlu disediakan pelaku pembangunan.
"Mobilisasi yang masih tersebut memerlukan hunian untuk TKK beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam skala besar," katanya.
Untuk mempercepat pembangunan maka digunakan sistem konstruksi yang fleksibel, yakni dapat dibongkar/dipindah dengan sedikit material yang terbuang atau dilanjutkan pemanfaatannya untuk jangka panjang dengan fungsi sesuai kebutuhan.
"Bangunan ini bahan bakunya 100 persen produksi dalam negeri dan dalam proses konstruksi sedikit menghasilkan sampah," kata Ari. Demikian dilansir dari ANTARA, Minggu (6/11/2022). [JP]
