Karena kondisi itu, Bulog meminta untuk melakukan impor beras. Tapi, Andreas mengkritisi rencana impor.
“Kalau dipaksakan impor, katakan masih ada negosiasi, baru masuk 2-3 bulan lagi ketika panen raya, beras impor datang. Lagi pula, sudah tiga tahun ini kita berhasil swasembada beras. Petani pun merasakan harga yang baik untuk mereka. Petani sedang menikmati harga yang bagus untuk padi, gabah kering panen, biar menikmati yang bagus ini,” paparnya.
Baca Juga:
Sekda Sulbar Ajak Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi di Wilayah
Lebih lanjut, Andreas meminta Pemerintah mengkaji ulang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih dinikmati petani kecil.
“Perbaiki pola penyaluran KUR, karena paling penting bagaimana dia bisa diakses petani kerja, bukan middle man, petani dengan penggilingan padi atau UMKM. Petani yang on farm yang bisa menikmati KUR kurang dari 1 persen,” tegas Andreas.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian dalam Rakortas TPIP-TPID melakukan penyaluran KUR senilai Rp3,1 miliar secara simbolis kepada 10 debitur KUR di wilayah Pontianak untuk mendukung ketahanan pangan.
Baca Juga:
BPS Sulawesi Barat Catat Inflasi Bulan ke Bulan 0,33 Persen Akibat Kenaikan Harga
Pemerintah, lanjut Airlangga juga berupaya untuk mengatasi potensi kenaikan harga jelang akhir tahun.
Beberapa di antaranya dengan memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penggunaan dana daerah, dan memperkuat kerja sama antar daerah (KAD).
“Pemerintah meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung logistik, tadi ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut. TPIP akan membuat surat, agar ini bisa dimanfaatkan dan kemudian beberapa hal yang menjadi catatan bahwa ke depan inflasi perlu ditangani secara lebih baik agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas. Itu bisa dicapai kalau inflasinya bisa ditekan,” ungkap Airlangga.
