WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menstabilkan harga beras yang terus mengalami kenaikan, terutama di 214 kabupaten/kota yang telah mencatat harga di atas ambang batas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Pemerintah bakal lebih aktif mengintervensi pasar untuk menekan kenaikan harga. Instrumen utamanya adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras 10 kilogram," kata Tito di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Baca Juga:
Bonus Demografi Jadi Peluang, Pemerintah Bangun Hub Inovasi Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mulai menunjukkan dampak positif di lapangan.
Beberapa daerah mulai mencatat penurunan harga beras sebagai hasil dari intervensi pasar yang dilakukan.
Sementara itu, analis politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Yohanes Jimmy Nami, menyebutkan bahwa langkah intervensi pasar merupakan strategi taktis yang tepat guna menghindari potensi krisis pangan.
Baca Juga:
Kemenkes Tegaskan Peran Sentral dalam Awasi Program Makan Bergizi Gratis
"Pangan sebagai kebutuhan primer masyarakat sudah seharusnya selalu dijaga ketersediaannya dan pemerintah punya kewajiban utama untuk menjamin itu," kata Jimmy.
Ia menambahkan bahwa intervensi pasar dapat efektif dalam jangka pendek, asalkan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengendalian harga beras secara berkelanjutan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh.
